PADANG – Gerak cepat, sehari pasca melonjaknya angka konfirmasi penderita Covid-19 di Sumatera Barat yang mencapai 514 kasus, Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama DPRD dan jajaran Forkopimda langsung menggelar rapat koordinasi melalui vidcon dengan seluruh bupati dan walikota dan instansi terkait lainnya, di Auditorium Gubernuran, Kamis (22/4/2021).
Hadir dalam rapat tersebut, anggota DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, Danrem 032/WB Kol.Inf. Arif Gajah Mada, Kejati Sumbar, serta pimpinan OPD terkait. Sementara secara virtual hadir diantaranya Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Bupati 50Kota dan Walikota Padang.
Dalam arahannya, Mahyeldi mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya mengoptimalkan penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang dinilai sudah semakin kendor.
“Kendala untuk 3T ini, adalah masih kurangnya tenaga tracing karena juga merangkap sebagai vaksinator. Solusinya adalah menambah tenaga tracing dengan melibatkan perangkat Babinsa dan babinkamtibmas, termasuk perangkat pemerintahan di bawah dalam melakukan pengawasan warga yang diisolasi di rumah. Termasuk kongsi Covid dan Nagari Tageh harus dioptimalkan,” kata Mahyeldi.
Terkait vaksinasi, diakui cakupan Sumbar masih rendah, khususnya vaksinasi tahap-II yang sasarannya lansia, dan petugas publik. Untuk itu Gubernur meminta agar kabupaten kota meningkatkan cakupan vaksinasi dengan menetapkan data sasaran dengan terget perhari.
“Terkait vaksinasi, cakupan kita masih rendah, dibutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak. Kabupaten kota diminta agar memastikan data sasaran yang prioritas, yakni lansia, tenaga pendidik dosen dan guru. Harus ada target perhari dan kabupaten kota juga harus menyiapkan sanksi,” tegas Buya.
Anggota DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, menyampaikan apresiasi penanganan Covid-19 di Sumbar selama ini sudah berhasil, tapi akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus disebabkan masyarakat mulai menyepelekan.
Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, ingin agar upaya sosialisasi secara massiv dan terpadu harus disinergikan dengan langkah-langkah penegakkan hukum agar masyarakat semakin patuh.
Hal senada juga disampaika Danrem 032/WB. Menurutnya, diperlukan kepedulian bersama. “Tidak bisa yang biasa biasa lagi. harus spektakuler, masive dan terpadu melaksanakan penegakkan disiplin prokes,” tegas Danrem.
Sementara itu, Ketua MUI Sumbar minta harus ada upaya yang humanis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. (humas.sumbar*)
