Kasus Anggaran Rumdin, Audit Inspektorat Hanya Sepihak

oleh
Auditor Inspektorat Sumbar, Desminar Arifin memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Padang. (ist)
Auditor Inspektorat Sumbar, Desminar Arifin memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Padang. (ist)

PADANG – Auditor Madya Inspektorat Sumbar, Desminar Arifin mengakui tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran rumah dinas Walikota Padang Panjang.

“Kami bukan melakukan audit, tetapi hanya penghitungan dugaan kerugian negara berdasarkan data-data yang diberikan pihak Polres Padang Panjang,” ujarnya saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi anggaran rumah dinas (Rumdin) Walikota Padang Panjang di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (12/4).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai R Ari Muladi dijelaskannya, penghitungan itu dilakukan berdasarkan surat dari Kapolres Padang Panjang yang diajukan ke Gubernur Sumbar pada 7 April 2016. Gubernur kemudian menugaskan Inspektorat untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sekda atas nama gubernur kemudian memerintahkan Desminar bersama empat auditor lainnya untuk melakukan penghitungan dugaan kerugian negara anggaran gaji pegawai cleaning service dan pekerja harian rumah dinas Walikota Padang Panjang Maret 2014 sampai Mei 2015.

Proses penghitungan tersebut dilakukan selama enam hari dengan data-data dari penyidik Polres berupa APBD Kota Padang Panjang, SK Sekda Padang Panjang terkait nama-nama pekerja, berita acara pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang terdiri dari pekerja di rumah dinas tersebut.

“Hal itu tanpa melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait baik pekerja, pengawas, bendahara dan lainnya,” tutur Desminar.

Tidak dilakukan klarifikasi itu karena pihaknya bukan melakukan audit tetapi penghitungan sesuai permintaan Kapolres Padang Panjang. Hasilnya ada dugaan kerugian negara Rp166 juta lebih.
Hanya saja hal itu sempat dipertanyakan penasihat hukum terdakwa Richi Lima Saza yakni Amiruddin terkait perbedaan angka dugaan kerugian negara dengan dakwaan jaksa. Menanggapi itu, Desminar menyatakan tidak mengetahui penyebab perbedaan itu.

Wanita tersebut mengakui pihaknya tidak berwenang menyerahkan hasil audit yang dilakukannya kepada penyidik, tetapi kepada atasan. Terhadap audit atas permintaan di kabupaten dan kota diserahkan berkasnya kepada kepala daerah masing-masing, begitu juga terhadap hasil audit di Pemprov diserahkan kepada gubenur.

Atas temuan yang diperoleh, akan ada sanksi berupa pelanggaran administrasi dan kewajiban ganti rugi. Terkait tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk itu diberi waktu dua tahun untuk mengembalikannya. “Jika sudah dikembalikan dalam batas waktu itu, tidak dilanjutkan ke proses hukum,” ulas PNS Inspektorat Sumbar itu.

Hanya saja saat didesak penasihat hukum terdakwa, Desminar mengaku tidak tahu undang-undang yang mengatur hanya BPK yang berwenang menyatakan kerugian negara yang jadi dasar bagi penyidik untuk melakukan proses hukum. Begitu juga dengan tidak ada kewenangan Inspektorat melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara yang sudah diperiksa BPK.

Sementara penasihat hukum Maria Feronika yakni Defika Yufiandra, Desman Ramadhan, Gilang Ramadhan Fadhli Alhusaini dan Ike Elvia dalam sidang tersebut menghadirkan dua saksi meringankan yakni Ilyas dan Riko Efendi yang merupakan mantan pekerja di rumah dinas Wako itu pada 2013 hingga 2015.

Ilyas bekerja membersihkan taman dan mengantarkan anak walikota ke sekolah. Keduanya menegaskan, setiap ada pekerja yang berhenti selalu ada gantinya meski nama-namanya tidak ada dalam SK Sekdako Padang Panjang, dan menerima gaji dari pekerjaan yang dilakukan. Ilyas sendiri menerima gaji Rp1.500.000 per bulannya, meski namanya tidak ada dalam SK Sekda dan daftar gaji pekerja rumah dinas.

Sebelumnya istri mantan Walikota Padang Panjang Maria Feronika dan mantan pengawas rumah dinas Wako, Rici Lima Saza didakwa jaksa penuntut umum (JPU), Hafiz Zainal Putra cs melakukan tindak pidana korupsi gaji pekerja kebersihan rumah dinas walikota tahun anggaran 2014-2015 yang disebut merugikan keuangan negara Rp160,2 juta. (wahyu)

Loading...