BUKITTINGGI – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Agam tengah bersiap melakukan ekspansi besar-besaran untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kanim Agam, Kizlar Assad, bersama Kasi teknologi Informasi dan Dokumentasi, Putu Agus Sugiarto, mengungkapkan beberapa agenda prioritas yang menjadi target utama instansinya tahun ini, mulai dari penguatan infrastruktur di wilayah Pasaman hingga pengejaran predikat zona integritas tertinggi.
Salah satu poin penting yang disampaikan Kizlar adalah rencana peningkatan status Unit Kerja Kantor (UKK) di Pasaman menjadi Kantor Imigrasi yang berdiri sendiri. Langkah ini merupakan mandat langsung dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM.
Tak hanya itu, Kanim Agam juga berencana membentuk UKK baru di Pasaman Barat. Rencana ini muncul sebagai respons atas aspirasi masyarakat, termasuk dukungan dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.
”Dulu mungkin Pasaman Barat belum berkembang seperti sekarang. Ini menjadi PR dan target kami untuk meningkatkan status dan kehadiran layanan di sana,” ujar Kizlar saat berbincang dengan awak media di Candung, Kamis (15/1).
Disisi internal, Kantor Imigrasi Agam juga menargetkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita sudah dua tahun berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tahun ini kita membinidik predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)’,ujarnya.
Kizlar yang baru beberapa Minggu menjabat sebagai kantor Imigrasi Agam itu sangat optimistis target itu tercapai, sebab segala aspek pendukung telah disiapkan dengan matang.
”Bagi kami, tantangan terberat sebenarnya saat meraih WBK. Untuk WBBM, kami tinggal meningkatkan target dan konsistensi. Dengan dukungan tim yang ada, kami yakin predikat itu bisa diraih tahun ini,” tambahnya.
Selain itu pihaknya juga akan memperluas Jaringan Lewat MPP
Selain fokus pada kantor mandiri, Kanim Agam juga akan terus mengevaluasi kebutuhan layanan di daerah lain melalui kerja sama dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten.
Namun, Kizlar menekankan bahwa perluasan ini akan disesuaikan dengan dukungan personel dan ketersediaan anggaran agar kualitas layanan tetap terjaga. (gdo)
