PADANG – Kondisi Jembatan Kalawi di Jalan Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kini menjadi sorotan serius.
Infrastruktur vital yang menghubungkan kawasan pemukiman, pusat pendidikan, hingga jalur ekonomi itu mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Sejumlah bagian lantai jembatan yang menggunakan plat besi dilaporkan sudah banyak terlepas, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat yang melintas setiap hari.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Padang, Rafdi, menyampaikan bahwa rencana pembangunan ulang jembatan saat ini telah memasuki tahap perencanaan desain.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Padang untuk membahas berbagai kendala teknis di lapangan.
“Alhamdulillah, saat ini pembangunan Jembatan Kalawi sudah masuk tahap desain. Dalam waktu dekat, kita akan segera berkoordinasi dengan BPJN agar proses ini bisa berjalan lancar,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Rafdi menegaskan, perencanaan desain menjadi tahap krusial agar pembangunan jembatan nantinya benar-benar tepat secara konstruksi serta dapat diterima masyarakat, terutama terkait pemanfaatan lahan di sekitar lokasi.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah ikut mendorong realisasi pembangunan jembatan tersebut, termasuk Anggota DPR RI, Zigo Rolanda, serta Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, dan Anggota DPRD Kota Padang, Helmi Moesim.
“Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak. Ini bentuk kolaborasi yang sangat penting agar pembangunan jembatan ini bisa segera terealisasi,” katanya.
Jembatan Kalawi memiliki peran strategis bagi masyarakat, tidak hanya sebagai akses alternatif menuju kawasan Universitas Andalas (Unand) dan pusat kota, tetapi juga sebagai jalur distribusi hasil pertanian, akses menuju fasilitas kesehatan, serta penghubung antarwilayah di Kecamatan Pauh.
Sebelumnya, rencana pembangunan jembatan ini telah diluncurkan pada Oktober 2025 dan diharapkan dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Limau Manis dan sekitarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, juga telah meninjau langsung kondisi jembatan dan menilai bahwa pembangunan ulang sangat mendesak. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp15 miliar.
“Melihat keterbatasan anggaran daerah, kita akan mendorong agar pembiayaan pembangunan ini bisa melalui APBN. Harapannya, realisasi dapat dilakukan pada 2026 atau 2027,” ungkapnya.
Dengan kondisi jembatan yang semakin memprihatinkan, masyarakat berharap proses perencanaan hingga pembangunan dapat dipercepat, sehingga akses vital tersebut kembali aman dan layak digunakan serta mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut. (*)
