Januari Hingga Mei , 7.000 Orang Asing Keluar Masuk Sumbar

oleh -297 views
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Ajub Suratman, Kepala Divisi Keimigrasian Hendiartono bersama jajaran dan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). (givo alputra)

PADANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Ajub Suratman mengatakan, pihaknya bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia, khususnya Sumbar.

“Pengawasan terhadap orang asing ditujukan untuk menjaga tetap terpeliharanya stabilitas nasional dari dampak negatif yang timbul akibat adanya perlintasan orang antar negara, mengingat adanya kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara ke Indonesia,”sebutnya, Rabu (19/6).

Pengawasan perlu dilakukan guna mengantisipasi segala bentuk pelanggaran, baik administrasi ataupun pelanggaran hukum lain.

Kemenkum HAM mencatat, sejak Januari hingga Mei 2019, sebanyak 7.000 orang asing keluar masuk Sumbar. Jumlah perlintasan tersebut, katanya didominasi oleh orang asing yang datang untuk berwisata.

“Di samping itu ada juga yang datang untuk menjenguk kerabat ataupun keluarga,” ungkapnya usai membuka rapat koordinasi tim Pora provinsi, didampingi Pelaksana tugas Kepala Divisi Keimigrasian Hendiartono.

Selain itu, katanya pengawasan dilakukan demi menjamin keamanan serta kenyamanan bagi orang asing yang datang ke Indonesia.

“Jika orang asing yang datang memberi keuntungan untuk negara (devisa) maka harus dilayani dengan baik, sebaliknya jika merugikan maka ditindak sesuai aturan keimigrasian,” katanya.

Pihak Kanwil Kemenkumham juga mengimbau agar usaha perhotelan, penginapan, atau sejenisnya melapor lewat aplikasi daring APOA jika ada tamu orang asing.

Pada bagian lain, rapat koordinasi tim Pora provinsi digelar di Padang dengan tema “Peningkatan sinergitas anggota tim Pora dalam pengawasan orang asing di wilayah Sumbar, yang dihadiri tim Pora provinsi yang berasal dari berbagai instansi seperti Imigrasi, TNI, Polri, Kejaksaan, Kepabeanan dan Cukai, Perpajakan, Pemerintah daerah, BUMN, dan lainnya. (gv)

Loading...