BATUSANGKAR – Jajaran Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Kemenkeu gelar Forum Group Discussion (FGD) di gedung Indo Jolito Batusangkar, Rabu (1/11).
Kegiatan sehari ini diapresiasi Bupati Eka Putra saat menerima rombongan.
“Semoga dengan kunjungan ibuk jalinan silaturahmi dan komunikasi akan semakin erat ke depannya, dan memberikan dampak perbaikan keuangan Tanah Datar,“ kata Bupati.
Dikatakan, pelaksanaan FGD memberikan tambahan wawasan dan solusi terhadap kondisi keuangan Pemkab.
“Saat ini, tidak hanya Tanah Datar tapi juga berbagai daerah lainnya menunggu kepastian Peraturan Menteri Keuangan (PMK), terutama tentang P3K, dimana dana kami belum bisa digunakan sehingga mengganggu keuangan daerah. Mohon bantuan dan solusi,” ungkapnya.
Namun demimia, lanjut Eka Putra, Pemkab Tanah Datar ditengah keterbatasan keuangan daerah akan terus melaksanakan berbagai program pembangunan secara maksimal.
“Kita tetap optimis untuk terus bekerja untuk kemaslahatan masyarakat Tanah Datar, dan kita terus berusaha melahirkan prestasi sehingga semakin diperhatikan pemerintah pusat, dan dana pembangunan pun dialokasikan untuk Pemkab Tanah Datar,“ tukasnya.
Menurut Syukriah HG, pelaksanaan FGD Regional Chief Economist (RCE) sengaja memilih Tanah Datar dikarenakan pimpinan daerahnya energik dan semangat.
“Pelaksanaan RCE di Tanah Datar karena Pak Bupatinya energik dan penuh semangat, semoga FGD hari ini memberi manfaat bagi kita semua,“ timpalnyam
Terkait aturan PMK, Syukriah menyebut bahwa hal tersebut diluar kewenangannya, meskipun begitu akan menjadi masukan dan catatan untuk disampaikan ke tingkat lebih tinggi.
“Benar disampaikan pak Bupati terhadap PMK, dan itu dirasakan tidak hanya di Tanah Datar, tapi juga daerah lainnya,“ ujarnya.
Diutarakan Syukriah, masih banyak potensi lainnya yang bisa dimanfaatkan Pemkab untuk mendukung pelaksanaan pembangunannya.
“Potensi itu melalui berbagai program dilaksanakan di Kemenkeu, seperti LPDP, yakni Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, yang merupakan program beasiswa yang mendanai biaya pendidikan seorang pegawai selama melaksanakan pendidikannya,“ ungkapnya.
Ditambahkannya, Kanwil DJPb Sumbar siap membantu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait RCE dan beberapa sektor lainnya.
Turut hadir juga Sekdaka Iqbal Ramadi Payana, Asisten II Alfian Jamrah, Asisten III Jasrinaldi, dan sejumlah pejabat Pemkab. (ydi)
