IP Siap Hadapi Hak Interpelasi DPRD Sumbar

  • Whatsapp
Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Nasrul Abit saat diwawancarai usai membuka pasar rakyat di halaman kantor gubernur, (ist)

PADANG-Gubernur Sumbar Irwan Prayitno siap menghadapi hak interplasi DPRD Sumbar sekaitan perjalanan ke luar negeri dan masalah BUMD. Pemprov Sumbar akan jelaskan apa yang diminta DPRD Sumbar.

Seperti diketahui, lewat fraksi Gerindra telah menginisiasi untuk mempergunakan hak bertanya sebagaimana dilindungi undang-undang.

Baca Juga

Menyikapi, hak interpelasi yang digulir itu Irwan mengatakan itu bukan hal istimewa. Itu adalah hal biasa sebagai hak DPRD.

Interpelasi amanatnya secara konstitusi anggota DPRD hak anggota DPRD. Sebagai esksekutif Pemprov Sumbar menerima dengan senang hati interpelasi. Karena itu Suatu amanat dan tanggungjawab.

“Nanti kita jawab, yang tidak tahu diberi tahu, tidak ada yang istimewa. Suatu yang tidak luar biasa. Karena kegiatan amanat konstitusi, bagi di DPRD,”katanya.

Khusus untuk keberangkatannya ke luar negeri menurutnya, dirinya sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Bahkan dirinya harus mengantongi tiga izin untuk dapat berangkat. Pertama dari Kementerian Dalam Negeri, Sekneg dan Menteri Luar Negeri.

“Aneh saja saya ditegur, gubernur terkait ke luar negeri. Yang memberikan izin pergi juga Mendagri,”ujarnya.

Disampaikanya, apa yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tidak bisa hanya berharap dari APBD.

Menurutnya, bisa dicek di APBD kabupaten/kota. PAD hanya 6 persen. APBD yang 94 persen sudah punya judul.

Sementara belanja pegawai yang ada di APBD hanya menumbuhkan konsumsi rumah tangga. Menggerakan ekonomi tidak cukup. Tidak bisa dangan uang yang ada. Untuk itu kepala daerah yang berjanji kampanye, tidak mungkin mensejahterakan masyarakat kabupaten/kota yang dipilih. Di Sumbar khususnya dengan hanya APBD kota/kabupaten dipilih.

“APBD diutak atik udah mentok,”ujarnya.

Bahkan katanya, ada dinas pertanian yang anggarannya hanya Rp10 miliar bahkan dibawah Rp1 miliar. “Bagaimana membangun. Penduduk ratusan ribu orang,”katanya.

Menurutnya, solusinya kepala daerah harus mencari investor. Uang yang bisa masuk ke daerahnya. Baik melalui kejasama, perdagangan, pariwisata dan investasi. Dengan itu uang masuk, bergulir, pertumbuhan ekonomi naik. Pengangguran berkurang, pendapatan masyarakat bertambah.

Menurutnya, hasilnya bukan tidak ada hasilnya. Buktinya, tingkat hunian hotel meningkat. Di Bukittingi 90 persen, jauh diatas Jakarta yang berada diangka 50 persen, Riau 40 persen. 104

 

Berita Terkait