PADANG-Jurnalis atau wartawan profesi yang berperan dalam mencerdaskan bangsa. Caranya dengan menghasilkan karya yang baik dan berkualitas. Tak hanya itu wartawan juga harus lebih cerdas, paling tidak sama cerdas dengan narasumber.
Begitu disampaikan salah satu pengamat pendidikan Indonesia Ikhsyat Syukur, yang menjadi narasumber dalam program Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Batch IV yang digagas Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) berkolaborasi dengan PT Paragon Technology and Innovation, Rabu (18/5/2022).
“DNA Wartawan itu sebagai pekerja intelektual yang profesional. Karena itu, tugas Utama wartawan ialah mencerahkan masyarakat (kehidupan bangsa). Untuk itu, wartawan harus hadir sebagai cahaya penerang untuk mencerahkan masyarakatnya,” ujar Ikhsyat yang juga Penggagas Sekolah Ilmuwan Minangkabau (SIM).
Menurutnya, jurnalis pendidikan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 terkait cita-cita bangsa salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kawan-kawan wartawan punya peran penting untuk membantu mencapai cita-cita kemerdekaan atau pendiri bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” terangnya.
Saat ini, sebutnya dibutuhkan wartawan yang berkualitas, independen dan objektif dalam memandang permasalahan, khususnya di bidang pendidikan. Informasi yang disajikan wartawan sangat penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, kreatif, dan produktif sehingga dalam hal ini fungsi pers sebagai kontrol terhadap berbagai isu pendidikan bisa berjalan sepenuhnya.
“Fungsi wartawan dalam hal ini adalah menyoroti isu-isu yang berkembang dalam pendidikan, termasuk jika ada kesenjangan. Wartawan harus mengawal sejak dalam tataran kebijakan, mulai dari daerah hingga ke pusat. Wartawan harus objektif dan bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang positif dan valid,” terangnya.
Menurut Ikhsyat, wartawan harus paham kaidah-kaidah jurnalistik sehingga juga bisa menjadi penuntun masyarakat untuk meningkatkan daya literasinya.
“Jadi, masyarakat bisa kritis, bisa membedakan mana berita benar, berita salah, jadi gak ditelan mentah-mentah,” ucapnya.
Diceritakan Ikhsyat, pada tahun 1990-an dalam sebuah jumpa pers seorang pejabat memaparkan rilis asal-asalan tentang perekonomian. Pejabat tersebut merasa wartawan yang hadir tidak paham dengan data yang dia sampaikan. Hingga seorang wartawan muda angkat tangan dan mengkritik habis-habisan rilis yang disampaikan. Wajah sang pejabat ketika itu langsung merah padam. Kejadian saat itu terekam dengan baik oleh wartawan yang ada. Sebab data rilis yang disampikan memang asal-asalan. Lalu sipejabat bertanya wartawan muda itu dari media apa, lulusan perguruan tinggi mana. Sampai sang pejabat, terkejut dia lulusan kampus papan atas di Indonesia.
Sejak saat itu, setiap kali akan jumpa pers sang pejabat selalu mempertanyakan, apakah wartawan muda yang menyangkal rilisnya tersebut datang atau tidak. Wartawan muda itu akhirnya selalu ditunggu kehadirannya oleh pejabat tersebut.
“Inti dari cerita saya, wartawan itu harus cerdas. Jika tidak wartawan akan dengan mudah dikibuli dengan data-data yang tidak benar oleh narasumber. Bagaimana supaya wartawan bisa cerdas? Harus banyak membaca, diskusi dengan banyak orang,” ujarnya.
Di Amerika, para analisnya, mulai dari ekonomi, politisk, sosial, mereka adalah wartawan. Analis di Negeri Paman Sang itu bukanlah profesor dari perguruan tinggi. Wartawan di Amerika, setiap hari menemukan hal-hal baru karena itu mereka banyak jadi analis,
dengan kecerdasannya mereka bisa menganalisa berbagai hal.
“Jangan sampai kita kalah dengan nara sumber. Mari terus belajar dengan tingkatkan kecerdasan. Kalau tidak lebih cerdas paling tidak harus sama cerdas dengan narasumber.
Diakhir pertemuan, Ikhsyat kembali berpesan pada para peserta Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Batch IV, yang terdiri dari 15 media. Mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Kami titipkan negeri ini pada wartawan,” katanya mengakhir pertemuan.
Mutu Pendidikan
Pada kesempatan itu Pengamat Pendidikan Indonesia Ikhsyat Syukur, juga memaparkan tentang kondisi mutu pendidikan di Tanah Air yang sangat memprihatinkan.
Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 yang aadirilis pemerintah April lalu cukup mengejutkan. Dimana untuk mencapai kompetensi minimum, banyak peserta didik yang tidak mampu.
Sebelumnya pemerintah menetapkan Ujian Nasional (UN) sebagai alat ukur kualitas pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan tahun 2019, pemerintah menggagas untuk dilakukan Asesmen Nasional yang kemudian baru dilakukan pada tahun 2021.
Asesmen Nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan. Kualitas pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik. Antara lain terkait pemahaman seputar literasi, numerasi dan karakter.
“Hasil AN ini cukup memprihatinkan, dari sisi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) misalnya, dalam hal literasi ditemukan fakta, 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum. Dan dalam numerasi, 2 dari 3 peserta didik juga belum mencapai kompetensi minimun. Jadi mencapai kompetensi minimun saja belum,” ungkapnya.
Selain AKM, Ikhsyat juga memaparkan tentang hasil survei karakter. Dimana kemandirian dan kebhinnekaan global sangat rendah. Pada sisi lain, imtak dan kreativitas tinggi. Menurutnya, semakin baik karakter, maka akan semakin meningkat pula pemahaman terhadap literasi dan numerasi.
“Hal lain yang juga mengundang keprihatinan kita adalah, kesenjangan kualitas pendidikan di Jawa dan luar Jawa sangat ekstrem. Sekolah terbaik di luar Jawa, bahkan kualitasnya masih di bawah sekolah yang terjelek di Jawa,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Ikhsyat juga menjelaskan tentang Program for International Student Assessment (PISA), yang merupakan program untuk menilai peserta didik dari seluruh negara. Sejak bergabung, pada tahun 2000, Indonesia menempati urutan ke-39 dari total 41 negara. Posisi Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan pada survei tahun 2015.
Namun, tahun 2018 dari penilaian PISA, pendidikan di Indonesia kembali menurun dan menempati posisi ke-71 dari total 78 negara.
“Penilaian PISA terakhir tahun 2018, posisi Indonesia menurun, baik dari sisi science, matematika hingga literasi. Sebenarnya, PISA akan kembali dilakukan tahun 2021 lalu, namun tekendala pandemi Covid-19, sehingga baru akan dilakukan tahun ini,” terangnya.
Terkait rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, Ikhsyat mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah SDM dari para tenaga pendidik sendiri. Fakta di lapangan, sebagian besar orang yang menempuh pendidikan pada jurusan kependidikan, bukanlah dari kalangan yang mempunyai prestasi akademik terbaik.
“Saya pernah hadir dalam suatu acara guru-guru di Sumbar, pada saat itu ada Pak Gubernur yang ketika itu Pak Irwan Prayinto bertanya, siapakah dari para guru yang hadir di lokasi tersebut, yang dulu sewaktu sekolah menduduki peringkat 10 besar terbaik di kelas. Dan tidak ada guru yang mengangkat tangan, ini fakta dan kita harus menerimanya, bahwa profesi guru tidak diduduki oleh orang-orang yang unggul dalam prestasi akademik,” jelasnya.
Kondisi itu sebutnya, menjadi salah satu gambaran rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini karena yang menjadi pendidik dan kepala sekolah bukanlah dari orang-orang dengan kualitas tinggi. 107
