Parikmalintang – Sekitar 350 Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela kembali mendatangi Kantor Bupati Padang Pariaman. Mereka sampai dan berkumpul di kantor bupati, Parikmalintang sekitar pukul 09.00 Wib, Senin (3/3).
Para Nakes yang menuntut rasa keadilan pemerintah itu berharap bisa bertemu dengan Bupati Padang Pariaman yang baru, H. John Kenedy Azis. Bertemu dan beroudiensi di hari pertama bupati itu masuk kerja.
Harapan merka terkabul. Bupati yang terkenal merakyat itu menerima kedatangan mereka dan, bahkan lebih memperioritaskan untuk menemui mereka ketimbang menghadiri Rapati Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah OPD yang sudah diagendakan sebelumnya.
“Saya selalu mengikuti aksi adik-adik dan para keponakan semua yang, pada intinya adalah menuntut bagaimana para tenaga kesehatan sukarela ini bisa pula mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintang dengan Perjanjian Kerja atau PPPK,” ujar John Kenedy Azis menanggapi jeritan nasib 350 TKS tersebut.
John Kenedy Azis yang didampingi Wakil Bupati, Rahmat Hidayat dan Sekretaris Daerah (Sekda), Rudy Repenaldi Rilis menyatakan bahwa dia sangat memahami perasaan dan harapan para tenaga kesehatan tersebut. Secara pribadi, akunya, dia juga berharap para Nakes sukarela itu bisa pula diangkat menjadi PPPK.
“Kasihan, memang. Mereka sudah bekerja, mengabdikan diri untuk melayani masyarakat selama belasan dan bahkan ada yang sampai 20 tahun, tapi tidak pernah diangkat menjadi pegawai negeri. Tapi, harus bagaimana, pemerintah daerah tidak bisa berbuat karena ada regulasi yang tidak terpenuhi untuk meereka diusulkan mengikuti PPPK,” terang John Kenedy Azis.
Sebelumnya, John Kenedy Azis juga sempat meminta masukan atau petunjuk dari para Nakes Sukarela dan Ormas yang hadir memadati Hall IKK. “Ya, kalau ada diantara saudara-saudara atau, teman-teman dari LSM atau Ormas yang hadir yang tahu caranya dan tidak melanggar aturan, tolong tunjukan ke saya dan, saya akan perjuangkan,” ulasnya.
Setelah mendengar berbagai masukan dan informasi tentang adanya Nakes sukarela di daerah lain yang bisa ikut seleksi dan diangkat jadi PPPK, Bupati John Kenedy Azis akhirnya memfasilitasi para pengabdi pelayan kesehatan itu untuk bertanya langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
“Yan, kami memfasilitasi mereka untuk bertanya atau memperjuangkan nasib mereka kepada kementerian dan lembaga terkait,” katanya kepada wartawau usai audiensi dengan 350-an Nakes sukarela tersebut.
Ia menyebutkan kementerian dan lembaga terkait tersebut mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, bahkan bila perlu ke Komisi IX DPR RI.
Fasilitasi yang diberikan kepada Nakes tersebut karena Pemkab Padang Pariaman prihatin dengan nasib mereka yang sudah mengabdikan diri terhadap daerah khususnya di bidang kesehatan selama bertahun-tahun tanpa digaji.
Bahkan, kata dia para Nakes tersebut telah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Padang Pariaman dan melawan berbagai masalah kesehatan, salah satunya COVID-19. “Kami juga prihatin, tapi harus bagai mana, disisi lain kami memiliki keterbatasan karena ada regulasi yang harus kami patuhi,” katanya.
“Jika kata pusat iya (bisa) maka kami juga iya, saya tidak bisa bertindak di luar wewenang,” ujarnya.
Sejalan itu, Kepala Puskesmas Sungai Limau Yusnelly saat audensi Nakes sukarela tersebut mewakili kepala Puskesmas lainnya mengatakan Nakes sukarela tersebut dibutuhkan oleh Puskesmas karena Puskesmas-Puskesmas di daerah itu kekurangan tenaga untuk mendukung pelayanan kesehatan.
Menurutnya para Nakes tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni untuk pelayanan kesehatan di Padang Pariaman.
Namun, lanjutnya selama ini Puskemas tidak dapat memberikan gaji karena pihaknya belum memiliki regulasi penggajian tenaga sukarela sehingga honornya diberikan dilakukan secara swadaya.
Sementara itu, salah seorang perwakilan Nakes sukarela yang ikut audensi tersebut Imelda Marni mengatakan pihaknya menyambut positif kebijakan Bupati Padang Pariaman yang memfasilitasi mereka ke pemerintah pusat.
“Alhamdulillah permohonan kami diberikan jalan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Padang Pariaman yang baru karena sebelumnya kami tidak mengetahui arahnya ke mana,” kata dia.
Ia menyampaikan pihaknya telah meminta kejelasan kepada pemerintah setempat sebelumnya sebanyak dua kali namun belum mendapatkan jalan keluar.
Ia menyebutkan di Padang Pariaman terdapat 365 orang Nakes sukarela yang mengabdi di daerah itu lebih dari 2 tahun yang pada tahun pengangkatan PPPK tahun ini gagal administrasi karena dinilai tidak memenuhi syarat.
Diketahui ratusan Nakes sukarela yang berasal dari 25 Puskesmas pada tahun ini terkendala pada tahap administrasi PPPK yang dibuka pemerintah setempat karena tidak memiliki bukti mendapatkan gaji yang merupakan salah satu syarat mendaftar sebagai ASN melalui jalur tersebut.
Namun sisi lain, sejumlah Nakes sukarela di Padang Pariaman seleksi periode sebelumnya bahkan di daerah lain diterima sebagai PPPK sehingga Nakes yang audensi tersebut mempertanyakan gagalnya mereka pada seleksi pada tahun ini. (dmn)
