Hakim Kabulkan Gugatan Masyarakat Sumpur

oleh
Majelis hakim membacakan putusan dalam perkara gugatan masyarakat Sumpur Kabupaten Tanah Datar atas tanah yang dikuasai tergugat pada PN Batusangkar. IST
PADANG-Pengadilan Negeri Batusangkar mendadak ramai oleh pengunjung sidang, Senin (16/4). Mereka yang merupakan warga masyarakat Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung, antusias hendak mendengarkan putusan majelis hakim dalam perkara sewa menyewa tanah ulayat Nagari Sumpur.
Sejumlah aparat kepolisian juga terlihat mengawal jalannya sidang. Namun masyarakat kedua nagari yang bertikai tetap tertib mengikuti jalannya sidang hingga majelis hakim mengetuk palu.
Majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Indra Muharram, SH didampingi hakim anggota Amir Elhafid, SH dan Rani Suryani, SH dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan penggugat, di antaranya menyatakan bahwa objek yang digugat berupa tanah ulayat Sumpur adalah milik Nagari Sumpur.
“Tergugat juga harus mengosongkan tanah objek perkara yang selama ini telah dikuasai tergugat dan menyerahkannya kepada penggugat. Jika ingkar, dapat menggunakan bantuan aparat keamanan,” kata hakim ketua.
Kasus ini berawal ketika Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Ammar Dt. Basa Nan Tinggi menggugat Sudirman Dt Alat dan Desmanidar.
Penggugat dan kedua tergugat sepakat menandatangi perjanjian pada 30 Agustus 1988 tentang pemakaian tanah ulayat Nagari Sumpur, dengan kewajiban membayar uang admistrasi ke KAN Sumpur sebesar Rp15.000.
Kemudian setelah 4 tahun, tergugat juga diwajibkan membayar sewa tanah kepada KAN Sumpur sebanyak 9 kg biji kopi kering atau dengan uang seharga kopi setiap tahunnya. Namun sejak tahun 2000, tergugat tidak lagi membayar sewa. Tergugat juga tidak mengembalikan tanah setelah habis masa kontrak pada 2002.
“Bahkan pada 2004, tergugat mendirikan rumah permanen di atas tanah tersebut. Tindakan penggugat tidak dapat kami benarkan sehingga kami menggugatnya ke pengadilan,” terang Ketua KAN Sumpur, Ammar Dt. Basa Nan Tinggi didampingi kuasa hukumnya, Wilson Saputra.
Ditambahkan, pihaknya menuntut ganti rugi Rp10.010.000.000, yang merupakan keuntungan dari panen tanaman di atas tanah tersebut, seperti kopi, saus, dan biaya dalam pengurusan perkara.
Wali Nagari Sumpur, Ade Hendrico usai sidang menyambut antusias putusan majelis hakim yang memenangkan warganya. Ditemani sejumlah warga, Ade menyebut bahwa putusan majelis hakim sudah tepat. Gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat, lengkap dengan bukti-buktinya.
Dan ke depan, pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan tersebut untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sebab lahan itu sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan lokasi wisata.
“Kita bersyukur atas putusan majelis hakim yang menyatakan tanah itu adalah tanah ulayat kami. Dan kami akan memanfaatkannya untuk kesejahteraan warga,” katanya. (Yuke)
Loading...