PADANG -Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apresiasi 11 Kabupaten/Kota yang berhasil meraih predikat Universal health Coverage (UHC) Tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Kesebelas daerah tersebut adalah Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan jajarannya serta semua pihak yang telah mendukung dan bekerja keras mengupayakan UHC di daerahnya, dengan indikatornya yaitu Pemerintah Daerah telah lebih dari 95% penduduknya telah memiliki jaminan kesehatan dari Program JKN. Pencapaian predikat UHC menunjukkan komitmen dari kepala daerah dan jajarannya dalam memastikan masyarakat di daerahnya memiliki jaminan kesehatan yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi kita sangat apresiasi dan mendukung setiap Kabupaten dan Kota yang telah berhasil mencapai predikat UHC ini,” ujar Mahyeldi Gubernur Sumatera Barat.
Lebih lanjut Mahyeldi menekankan dukungannya terhadap UHC di setiap daerah Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya, dimana Provinsi Sumatera Barat berkontribusi dalam hal cost sharing iuran JKN bagi masyarakat yang didaftarkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Sebanyak 20% Cost sharing iuran JKN dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 18 Kabupaten/Kota dan sebanyak 30% sharing iuran untuk 1 Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu mendukung Program JKN dan cakupan semesta (UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya Cost Sharing iuran JKN dengan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan iurannya ditanggung melalui pembiayaan daerah. Ini menjadi bukti komitmen kita bersama dan bagaimana jaminan kesehatan terus didorong oleh semua daerah baik Bupati, Walikota dan DPRD melalui pembiayaan daerah. Dengan pendataan yang baik semua warga bisa terlindungi kesehatannya. Kami berharap komitmen bersama ini tetap dipertahankan. Sejalan dengan pemerintah yang telah menargetkan pada Rapat Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu menargetkan 98% penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan sosial atau UHC,” ucap Mahyeldi.
Hal senada juga diutarakan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Yessy Rahimi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Daerah, DPRD dan semua pihak, yang telah bekerja keras melakukan berbagai upaya agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah di Provinsi Sumatera Barat dapat diintegrasikan dengan Program JKN. Namun Yessy menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan upaya BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan untuk Peserta JKN dengan kanal-kanal layanan dan inovasi dari BPJS Kesehatan
“Oleh karena itu, BPJS Kesehatan secara terbuka memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada.
Untuk itu Program JKN memerlukan semua pihak untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepeserta JKN agar masyarakat semakin terlindungi jaminan kesehatannya ,” ujar Yessy.
