Gerindra Minta Gubernur Jelaskan Dugaan Intervensi OPD

Jasma Juni Dt Gadang

PADANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar meminta gubernur memberikan jawaban jelas dan lugas terkait adanya oknum yang mengintervensi OPD dalam proses pembangunan di provinsi ini.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Gerindra secara resmi dalam rapat paripurna sebagai bagian dari pandangan umum terkait RAPBD tahun 2023 saat rapat paripurna DPRD, Selasa (1/11).

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Jasma Juni saat berbicara di podium rapat paripurna mengatakan mereka meminta gubernur memberikan jawaban terkait hal tersebut.

“Dalam rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan R-APBD, Senin (1/12), ada interupsi dari salah satu rekan anggota dewan di ruangan ini yang membeberkan sebuah indikasi adanya orang dekat Gubernur yang melakukan intervensi terhadap OPD terkait dengan proyek pengadaan. Kami baru teringat belakangan bahwa interupsi Nofrizon itu belum mendapat jawaban dari Gubernur,” ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra, tegas dia, menilai hal tersebut perlu dijawab secara lugas dan jelas oleh gubernur ehingga tidak ada prasangka di kemudian hari.

“Akan hal ini, kiranya Gubernur perlu menjelaskan secara lebih detail, karena tindakan pihak luar mempengaruhi, apalagi mengintervensi OPD adalah hal yang tidak boleh dibenarkan,” tegasnya.

Seperti diberitakan Singgalang sebelumnya, anggota DPRD Sumbar, Nofrizon mengeluhkan proyek pembangunan di provinsi ini terganggu oleh upaya intervensi orang-orang yang mengaku dekat dengan gubernur. Hal ini sudah pernah ia soroti sejak tahun lalu. Namun lama-lama, menurut nofrizon oknum-oknum tersebut bahkan berani menjual nama anggota DPRD Sumbar yang separtai dengan gubernur.