PADANG – Komisi IV DPRD Kota Padang menerima laporan adanya satu gedung sekolah yang hanyut akibat banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama karena ratusan siswa yang segera menghadapi ujian semester ganjil belum memiliki kepastian tempat belajar. Kondisi tersebut dinilai sebagai alarm keras bagi pemerintah terkait urgensi penguatan infrastruktur pendidikan di daerah rawan bencana.
Anggota DPRD Padang, Mulyadi Muslim, menegaskan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan perlunya perhatian besar terhadap sektor pendidikan dalam konteks mitigasi bencana. Dalam rapat kerja (Raker) bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Selasa, ia menyoroti lemahnya kesiapan infrastruktur di kawasan terdampak.
Mulyadi menilai dampak banjir yang masif harus dibarengi dengan ketelitian serta profesionalisme pemerintah dalam mengambil langkah penanganan. Ia menekankan bahwa ketidaksiapan sistem justru memperbesar risiko dan memperlambat pemulihan di tengah kondisi darurat yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.
Pada kesempatan itu, Mulyadi juga menyoroti persoalan data warga terdampak bencana yang berubah-ubah dalam tiga hari terakhir. Menurutnya, inkonsistensi tersebut menjadi bukti bahwa sistem pendataan dan koordinasi antarinstansi masih lemah. “Data semua warga terdampak harus akurat. Jika datanya berubah-ubah, maka kerja pemerintah patut dievaluasi,” ujarnya tegas.
Selain pendataan, lambannya pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah kecamatan juga menjadi sorotan. Ia menyebut, hingga kini masih ada kecamatan yang belum menuntaskan proses pencairan, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu warga terdampak bencana secara langsung dan cepat.
Terkait pemanfaatan gedung sekolah sebagai lokasi pengungsian, Mulyadi menyebut hal itu dapat dimaklumi pada masa tanggap darurat. Namun, ia menegaskan perlunya solusi konkret selepas masa darurat berakhir agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal tanpa mengorbankan hak pendidikan siswa.
Ia juga meminta perhatian khusus terhadap warga yang rumahnya rusak berat bahkan hanyut, termasuk masyarakat di Lubuk Rayo, Kelurahan Koto Pulai Indah (KPIK). Pemerintah, katanya, harus memastikan adanya kebijakan jelas mengenai penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi para korban.
Menutup rapat, Mulyadi memberikan pesan tegas kepada jajaran eksekutif. Ia meminta seluruh perangkat pemerintah kota bekerja lebih profesional dalam menjalankan tugas. “Ukuran keberhasilan bukan penghargaan, tapi pelayanan nyata kepada masyarakat,” tegasnya. (*)
