PADANG – Usulan perubahan nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tidak terlalu penting dibahas lagi karena nama itu sudah melewati pembahasan panjang pada masa Zainal Bakar menjabat Gubernur Sumatera Barat. Penamaan BIM difinalkan pada masa Gamawan Fauzi menjadi Gubernur Sumbar.
“Gagasan yang disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis terkait perubahan nama bandara menurut saya sah-sah saja di ‘alam demokrasi’ kita. Pertanyaannya, apakah penting dibahas dalam kondisi BIM sudah punya nama?” tegas Gamawan Fauzi, saksi hidup sejarah BIM yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Agustus 2005. Bandara ini sudah beroperasi penuh sejak 22 Juli 2005.
Baginya, perubahan nama bandara belum terlalu penting sebab nama Minangkabau melalui sejarah yang panjang.
“Sudah dimulai dari dahulu. Banyak orang yang terlibat, jauh sebelum BIM berdiri. Namanya dibahas pada era Zainal Bakar sebagai Gubernur Sumbar dan difinalkan ketika saya menjadi gubernur,” jelas Gamawan Fauzi.
Lebih lanjut ia menceritakan, ide dan usulan memindahkan bandara dari Tabing ke Ketaping muncul pada masa Hasan Basri Durin menjadi Gubernur Sumbar. Kala itu, Menteri Perindustrian dan Menko dijabat Ir Hartarto Sastrosoenarto.
Menteri Hartarto sempat menolak usulan tersebut karena angka pertumbuhan di Bandara Tabing rendah, hanya 3 persen, sehingga belum layak dibangun bandara baru. Hasan Basri menyuruh salah seorang pejabatnya membuat surat balasan. Sayangnya, ia tidak puas dengan hasilnya, lalu menyuruh Gamawan Fauzi, yang kala itu menjadi Sekretaris Pribadi (Sespri), membuatnya.
“Pak Hasan menyerahkan drafnya kepada saya. Saya coba membuatnya dengan berbagai alasan dan membantah apa yang disampaikan Pak Hartarto itu. Intinya, tetap bersikukuh membangun bandara internasional,” cerita Gamawan Fauzi.
“Intinya, landasan Bandara Tabing panjangnya 1.800 meter. Kalau dibiarkan, pertumbuhan tidak akan terjadi karena bandara tidak bisa dikembangkan lagi. Padahal Pak Hasan Basri Durin sedang giat-giatnya dengan konsep outward looking sehingga diharapkan ada penerbangan luar negeri di Sumbar. Kalau seperti itu, Bandara Tabing tidak bisa menampung. Alasan selanjutnya, kalau Bandara Tabing dibiarkan seperti itu, pertumbuhan akan stagnan di angka 3–5 persen, tidak akan meningkat. Dengan keterbatasan itu, orang sulit datang ke Sumbar dengan pesawat berbadan lebar, apalagi Sumbar dijadikan tempat objek wisata,” jelasnya.
Selanjutnya, dalam konsep tersebut Gamawan Fauzi menuliskan gagasan creative demand, yakni kehadiran bandara internasional untuk merangsang orang datang ke Sumbar. “Artinya, ada terobosan baru untuk menarik atau merangsang orang datang ke Sumbar. Ya, dengan kehadiran bandara internasional,” tegasnya.
Kala itu, Sumbar perlu bandara internasional yang bisa menampung pesawat berbadan lebar. Jika Bandara Tabing dikembangkan, landasannya tidak bisa lebih dari 1.800 meter karena ada sungai di belakangnya. Dengan berbagai argumentasi, surat tersebut ditandatangani Hasan Basri Durin. Tak berapa lama, datang tanggapan dari pusat bahwa bandara siap dibangun. Maka mulailah diurus masalah tanah di Katapiang, Padang Pariaman. Pada akhir masa jabatan Hasan Basri Durin, tahun 1996, mulai dicari tanah, diteliti landasan pacu dan keamanannya. Sejak itu dimulailah pembebasan tanah.
Gamawan Fauzi, yang kala itu menjabat Kabiro Humas Pemprov Sumbar, ikut terlibat bersama pemerintah menyelesaikan urusan tanah di Katapiang. “BIM mulai dibangun pada zaman kepemimpinan Pak Zainal Bakar, dengan Presiden RI Ibu Megawati dan Menteri Perhubungan RI Pak Agum Gumelar,” ucap Gamawan Fauzi, Gubernur Sumbar 2005–2009.
Panjang landasan awalnya 2.200 meter, kemudian diperpanjang hingga 3.000 meter sehingga menjadi bandara internasional. “Dengan alasan tersebutlah saya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama agar BIM bisa melayani penerbangan langsung ke luar negeri. Pada musim haji, jemaah bisa terbang ke Tanah Suci tanpa ke Medan terlebih dahulu. Dalam waktu enam bulan langsung direalisasi. Dari BIM bisa terbang langsung ke luar negeri,” tegas Gamawan Fauzi, Bupati Solok dua periode sejak 1995 hingga 2005.
Pembangunan fisik bandara dimulai pada era kepemimpinan Zainal Bakar sebagai Gubernur Sumbar, tepatnya tahun 2000. Anggaran pembangunannya berasal dari APBN sekitar 90 miliar ditambah bantuan JICA (Japan International Cooperation Agency).
“Jauh sebelum BIM berdiri, sudah ada diskusi ataupun gagasan untuk nama bandaranya, Minangkabau International Airport, disingkat MIA. Ketika didaftarkan di IATA (Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional), kode itu ditolak karena MIA sudah terdaftar untuk Miami International Airport di Amerika Serikat,” jelas Gamawan Fauzi. Kode IATA bandara ini tetap PDG, kode lama yang sudah dipakai jauh sebelumnya, sedangkan BIM menjadi singkatan nama Bandara Internasional Minangkabau.
“Ketika muncul gagasan nama Minangkabau untuk bandara baru, tidak pernah terpikir mengambil nama tokoh ataupun yang lainnya. Alasannya, bandara adalah objek vital yang sangat penting, pintu masuk yang melambangkan sesuatu yang di dalamnya ada semuanya, Minangkabau. Dalam kata tersebut sudah terhimpun semuanya, tokoh, pahlawan hingga ulamanya,” jelas Gamawan Fauzi.
Bagi Gamawan Fauzi, Minangkabau adalah satu kata yang singkat, tetapi maknanya luas. “Ada pepatah orang Minang, ‘Rumah gadang baribu pintu, ndak tarang jalan ka halaman, kok dilipek segadang kuku, kok dikambang saleba alam. Walaupun sagadang biji labu, bumi jo langik ado di dalam.’ Itulah yang menggambarkan Minangkabau. Satu kata yang singkat, maknanya jauh meliputi segala hal,” jelasnya.
Minangkabau yang disematkan pada bandara ini adalah satu-satunya nama etnik untuk bandara di dunia. “Bangga kita. Satu-satunya bandara di dunia yang penamaannya memakai nama etnik kesukuan,” ucap Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) periode 2009–2014. Ia menegaskan, tidak penting lagi membahas nama lain untuk bandara. Penyematan nama itu sudah melalui sejarah yang panjang dan melibatkan banyak tokoh.
Ia pun menyarankan Bupati Padang Pariaman menyematkan nama tokoh tersebut pada fasilitas umum yang belum bernama, seperti Masjid Agung yang belum dimiliki Padang Pariaman. Hal serupa disampaikan Hasril Chaniago, Tokoh Pers, Jurnalis Senior, Budayawan sekaligus Sejarawan Sumatera Barat. Ia terlibat aktif dalam tim perumus sejarah dan ikut mengawal proses penamaan bandara.
Pemberian nama bandara itu dahulu disayembarakan. Dalam sayembara yang diadakan Pemprov Sumbar, muncul ratusan usulan nama tokoh besar, mulai dari Mohammad Hatta, Tan Malaka, Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Hamka hingga Mohammad Natsir.
Tim seleksi yang terdiri atas alm Prof Aziz Saleh, Buya Masoed Abidin, alm Mestika Zed, Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi sempat kesulitan karena setiap tokoh memiliki kontribusi yang luar biasa besar, baik secara nasional maupun internasional.
Untuk menghindari kecemburuan antardaerah atau klan di Sumatera Barat, disepakati jalan tengah dengan memakai nama ‘Minangkabau’. Pilihan ini dinilai paling netral karena tidak menonjolkan satu tokoh dari daerah tertentu saja. Nama itu merangkum seluruh identitas budaya, suku dan persatuan masyarakat sipil di Sumatera Barat. Keputusan ini menjadikan BIM satu-satunya bandara di dunia yang memakai nama etnik suku sebagai nama resminya. “Pemenang sayembaranya peserta asal Tanah Datar,” ucap Khairul Jasmi. (Lenggogeni)
