Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD 2023

BATUSANGKAR – Fraksi di DPRD Tanah Datar menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2023 dalam sidang paripurna, Rabu (9/11).

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu dan dihadiri 26 dari 35 anggotanya, diikuti Wabup Richi Aprian, Forkopimda, pejabat Pemkb dan wali nagari.

Penyampain pandangan diawali dari Fraksi PPP disampaikan Juru Bicaranya (Jubir) Agus Topik, kemudian Fraksi Demokrat dengan jubir Eri Hendri, Fraksi Perjuangan Golkar jubir Herman Sugiarto, Fraksi Gerindra jubir Afrizal Dt. Rajo Lenggang, Fraksi PKS jubir Abu Bakar, Fraksi PAN Jubir Zulli Rustam dan Fraksi Hanura melalui jubirnya Beni Afero, sertq perwakilqn Fraksi Nasdem.

Jubir Fraksi PPP Agus Topik mempertanyakan berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023.

Ia mempertanyakan berapa rancangan atau perkiraan defisit, apalagi karena diperkirakan akan ada resesi ekonomi.

“Kemudian pasca pandemi Covid-19, apa program yang dilaksanakan untuk recovery ekonomi. Dan yang tak kalah penting adalah apakah di tahun 2023 ada anggaran yang mengakomodir pelaksanaan Progul peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi keagamaan, berapa besarnya,” tanyanya.

Selanjutnya, beberapa fraksi lainnya umumnya mempertanyakan tentang PAD, ketergantungan Pemkab terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.

“Apa upaya Pemkab selama 3 tahun terakhir dalam menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan bagaimana gambarannya untuk 3 tahun ke depan,” tanya anggota Fraksi Gerindra Afrizal Dt. Rajo Lenggang.

Sementara, Fraksi Perjuangan Golkar dengan Herman Sugiarto menyampaikan, terkait kesadaran pembayaran pajak, apa upaya yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Berapa estimasi penerimaan daerah dari pajak atau retribusi jika masyarakat melakukan pembayaran dengan maksimal, berapa presentase yang bisa diperkirakan Pemkav terhadap pendapatan daerah,” sampainya.

Sektor lain yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak, Kesejahteraan guru pendidikan di TPA dan mendidik untuk melahirkan generasi hafiz. (ydi)