FJKIP Gelar Diskusi, Bahas Kesiapan Sumbar jadi Provinsi Informatif

  • Whatsapp
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska memaparkan materi soal keterbukaan informasi dalam FGD yang digelar FJKIP Sumbar, Rabu (15/1).(bambang)

PADANG – Dalam mempertegas kesiapan Sumatera Barat sebagai provinsi informatif, Forum Jurnalis Komunikasi Informasi Publik (FJKIP) yang merupakan mitra kerja Komisi Informasi Publik Sumbar melakukan diskusi publik yang diadakan di salah satu hotel di Padang, Rabu (15/1).

Diskusi publik yang dibungkus dengan Forum Grup Diskusi (FGD tersebut, menghadirkan 4 narasumber  yakni HM. Nurnas (DPRD Sumbar), Devi Kurnia (Asisten 1 Sumbar), Nofal Wiska (Ketua KI Sumbar), dan Junaidi (Kadis Kominfo Pessel) dengan moderator Ilam Adelino Azre (Akademisi).

Ketua FJKIP Revdi Iwan Saputra, mengatakan, kalau lembaga yang ia pimpin lahir dari keinginan bersama para wartawan saat melakukan pendampingan komisioner KI, berkunjung ke DKI Jakarta, pada Desember 2019 lalu. Diskusi yang dihadiri PPID utama se-Sumbar.

Dalam diskusi tersebut terungkap kalau menciptakan provinsi informatif bukan sesuatu yang mudah, karena harus menpersiapkan segala sesuatunya, baik orang mapun infrastruktur.

Devi Kurnia mengatakan, selama ini menjadi persoalan jika ada seseorang mempertanyakan pada sebuah lembaga pemerintah, dan lembaga tersebut tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan informasi.

Dia juga mengatakan, senua ingin keterbukaan informasi berjalan baik, yang merupakan kewajiban semua lembaga untuk terbuka, khususnya yang mempergunakan keuangan negara.

Apa yang dikatakan Devi Kurnia ditegaskan sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas, dimana latar belakang pembentukan KI di Sumbar agar tidak ada lagi rahasia dalam penggunaan keuangan negara serta pelayanan admunistrasi lainnya, termasuk halnya dalam pengurusan administrasi.

“Tidak mudah membentuk lembaga KI di Sunatera Barat, tentunya banyak rintangan yang dihadapi segingga lembaga ini terbentuk, itu semua karena keinginan bersama untuk menyelematkan keuangan negara, serta kemudahan dalam mengurus administrasi,” tegas Nurnas.

Hal itu pula yang disampaikan ketua KI Sumatera Barat Nofal Wiska. Suksesnya keterbukaan informasi harus didukung PPID Utama kabupaten dan kota. Selain infrastruktur elektronik yang kuat, maka personiliti juga harus kuat, sehingga penyelenggaraan pemerintah indeksnya semakin meningkat. (bambang)

Berita Terkait