BATUSANGKAR – Pemberantasan KKN merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memenuhi harapan masyarakat.
“Pemberantasan KKN bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” kata Bupati Eka Putra saat membuka Rakor di aula kantor bupati kemarin.
Rakor itu diikuti Ketua DPRD Anton Yondra, unsur Forkopimda, pejabat Pemkab, camat, wali nagari dan Kepala Kejaksaan Tinggi Muhibuddin.
Diutarakan, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda kohingga jajaran di tingkat kecamatan.
Menurut dia, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang patuh hukum serta pelayanan publik yang optimal.
Eka Putra minta pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah. Karena itu, kita harus terus bertransformasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia berharap komitmen peningkatan pelayanan publik dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di setiap unit kerja, sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, tepat sasaran, dan memuaskan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Eka Putra menyebut kehadiran Kepala Kejati Sumbar diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.
Bupati sampaikan apresiasi pada institusi kejaksaan atas pendampingan yang selama ini diberikan, khususnya dalam memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya melalui keterlibatan Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam pembekalan hukum bagi wali nagari. (ydi)
