Kondisi ini tentu menuntut adanya prioritas pemerintah maupun kepala daerah dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam hal ini BPKP bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai early warning system atas berjalannya program pemerintahan,” ungkap Dessy.
Dessy berharap sharing session antara BPKP dan Pemprov Sumbar dapat terus memberikan insight dan foresight bagi kedua belah pihak, khususnya dalam menjalankan maupun pengawasan terhadap program-program pembangunan.
Pemprov. Sumatera Barat
