BATUSANGKAR – DPRD Tanah Datar gelar sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke –77 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani memimpin rapat paripurna diikuti anggota DPRD, Selasa (16/8) di ruang sidang utama DPRD di Pagaruyung.
Bupati Eka Putra dan Wabip Richi Aprian, Forkopimda dan kepala OPD menghadiri sidang tahunan ini.
Ketua DPRD menyebut peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat kemerdekaan yang dimiliki.
“Rapat paripurna hari ini merupakan salah satu agenda untuk memperingati HUT RI dalam mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dilaksanakan Jakarta. Untuk ini kita juga melaksanakan pada hari, tanggal dan jam sama dengan menyaksikan di televisi,” katanya.
Diutarakan Roni, sesuai tema HUT RI ke-77, yaitu “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” tema ini mengingatkan kita untuk meningkatkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi agar pulih lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita berdayakan seluruh sektor yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan mulai dari usaha kecil menengah, industri kecil rumah tangga, sektor perdagangan serta mendukung dan menyukseskan program-program nasional pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.
Namun, menurut Rony, setiap produk yang dihasilkan masyarakat tentunya harus didukung pemasarannya.
Hal pemasaran inilah yang menjadi perhatian dan tugas bersama pemerintah daerah dengan DPRD agar bisa terlaksana dengan baik sehingga perekonomian Tanah Datar bisa bangkit dan menjadi kuat.
Selepas itu seluruh pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar serta undangan lainnya mengikuti dua agenda sidang lainnya, yakni Pembukaan Sidang MPR RI dan Sidang DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.
Siangnya, sidang paripurna dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan.
Menurut Rony, Rencana Undang-Undang (RUU) APBD Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan yang disampaikan bisa menjadi tolak ukur arah kebijakan pemerintah setahun ke depan.
“Apa saja fokus pembangunan pemerintah, baik di sektor pembangunan ekonomi maupun pembangunan seluruh aspek kehidupan yang semuanya menjadi arah kebijakan bagi daerah menyusun dan menetapkan APBD 2023,” katanya.
Sementara, Bupati Eka Putra secara terpisah menyampaikan, Nota Keuangan RAPBN 2023 tersebut menjadi tolak ukur bagi daerah.
“Nota keuangan yang disampaikan Presiden RI merupakan tolak ukur dalam menyusun, merancang dan mengsinkronkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD untuk tahun anggaran bersangkutan,” timpal Eka. (ydi)
