DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi I dan II DPRD Kepulauan Meranti

Komisi I dan II DPRD Kepulauan Meranti bersama Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis saat kunjungan ke DPRD Sumbar, Jumat (3/5) untuk berkonsultasi tentang kerja komisi-ist

PADANG – DPRD Sumbar menerima kunjungan kerja Komisi I dan II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Jumat (3/5). Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi pelaksanakan tugas dan fungsi pengawasan komisi.

Ketua rombongan DPRD Kepulauan Meranti, Taufiqurrahman mengatakan, Komisi I berkunjung ke DPRD Sumbar dalam rangka konsultasi terkait penguatan peran komisi di bidang hukum dan pemerintahan pada masa akhir masa jabatan kepala daerah.

Sedangkan kunjungan Komisi II berkonsultasi tentang optimalisasi peran DPRD dalam pelaksanaan pengawasan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha perikanan.

Taufiqurrahman menyebutkan, pihaknya memilih DPRD Sumbar sebagai daerah kunjungan, selain karena hubungan emosional dan sebagai daerah tetangga, juga ingin menggali ilmu dan pengalaman di DPRD Sumbar tentang bagaimana pengawasan kedewanan terhadap jalannya pemerintahan bisa dilaksanakan.

“Sengaja kami pilih DPRD Sumbar untuk kunjungan ini karena DPRD Sumbar kami nilai punya pengalaman yang banyak dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Dan itu yang ingin kami gali,” kata Taufiqurrahman.

Rombongan kunjungan kerja DPRD Kepulauan Meranti tersebut diterima oleh Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Zardi Syahrir.

Sekwan Raflis mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan DPRD Kepulauan Meranti dan memilih DPRD Sumbar untuk konsultasi terkait tugas dan fungsi pengawasan komisi terhadap pemerintahan.

“Kita di DPRD Sumbar sangat terbuka akan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Raflis.

Ia memaparkan di DPRD Sumbar, perihal hukum dan pemerintahan merupakan subjek kerja komisi I.

Sementara untuk perikanan merupakan subjek kerja komisi II.

Dalam menjalankan kerja komisi-komisi aktif melaksanakan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi sektor tersebut. Selain juga melakukan pemantau ke lapangan untuk menjaring permasalahan di tengah masyarakat.(w)