PADANG-Tiga Fraksi partai politik (parpol) di DPRD Sumbar resmi ajukan hak interpelasi terkait perjalanan dinas gubernur ke luar negeri dan kinerja BUMD-BUMD milik Sumbar. Surat resmi dan dokumen pendukung terkait pengusulan hak interpelasi itu telah diserahkan perwakilan ketiga fraksi parpol tersebut pada Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (21/1). Ketiga Fraksi tersebut yakni Gerindra, Golkar dan Demokrat.
Dokumen pendukung tersebut diantaranya satu bundel berisi foto-foto perjalanan dinas ke luar negeri dari tahun 2016 hingga 2019, laporan perjalanan gubernur ke luar negeri tahun 2019, peraturan tentang BUMD, dokumen berisi dasar hukum, kajian, landasan, maksud-tujuan hak interpelasi.
Inisiator pengusulan hak interpelasi yakni Fraksi Gerindra yang diwakili Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan syarat pengajuan hak interpelasi pada pimpinan DPRD sudah terpenuhi, yakni harus diusulkan lebih dari satu fraksi dan didukung oleh paling sedikit 10 anggota dewan. Tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar disertai tanda tangan sebanyak 14 anggota dewan dari ketiga fraksi tersebut.
“Sebenarnya pengajuan ini didukung oleh 4 fraksi, yakni PAN selain Gerindra, Golkar dan Demokrat. Namun karena masih dalam masa reses maka tanda tangan resmi dari PAN belum bisa didapat. Namun secara resmi PAN telah menyatakan ikut mendukung pengajuan hak interpelasi,” ujar Hidayat.
Hidayat mengatakan sama dengan yang sebelumnya telah disiarkan Gerindra pada publik bahwa hak interpelasi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumbar yang maju dan berkembang, pemerintahan yang bersih, penggunaan dana APBD yang bertanggung jawab.
“Selain itu terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait terlalu seringnya gubernur melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Selain juga terkait DPRD menilai lemahnya kinerja BUMD-BUMD milik Sumbar,” tegasnya.
Perwakilan Fraksi Golkar, yakni Sekretaris Fraksi Golkar, Afrizal mengatakan sebenarnya Golkar juga sangat mendukung hak interpelasi ini. Terutama terkait tentang menelisik kinerja BUMD dan berbagai hal terkait BUMD. Ditambah lagi adanya surat keluhan dari para mantan karyawan dari BUMD yang telah dilikuidasi terkait hak-hak mereka.
“Sejak lama kami di DPRD, sudah terlalu sering tidak puas menerima jawaban yang normatif dan alakadarnya dari gubernur dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait tentang BUMD. Sementara BUMD banyak yang kinerjanya buruk, bahkan ada pula yang sudah dilikuidasi,” ujarnya.
Melihat kesamaan tujuan dengan Gerindra, Golkar, lanjut Afrizal memutuskan untuk maju sebagai salah satu fraksi parpol di DPRD yang mengajukan hak interpelasi.
Afrizal menampik adanya kepentingan politik terkait dengan kesertaan golkar dalam pengajuan tersebut. Namun memang dengan tujuan murni untuk mewujudkan good governance dan pertanggungjawaban dalam penggunaan APBD. Terutama bertekad memperbaiki kinerja BUMD sebagai salah satu penopang pendapatan Sumbar dan penyedia ketersediaan tenaga kerja.
Hal serupa disampaikan perwakilan dari Fraksi Demokrat, yakni sekretaris fraksi parpol Demokrat, M. Nurnas juga berpendapat sama. Demokrat, tegas Nurnas, melihat kesamaan tujuan dengan Gerindra dan kemudian memutuskan untuk ikut menjad pengusul.
“Demokrat sudah sejak lama menyoroti perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. Bahkan acap pula mengkritisinya. Dan ketika kami lihat ada fraksi yang selangkah lebih maju untuk mempertanyakan ini, yakni Gerindra dengan ide pengajuan hak interpelasi maka kami sangat mendukung,” ujar Nurnas.
Begitu juga dengan BUMD, sejak lama Demokrat sudah seringpula mengkritisi masalah tidak optimal kinerja BUMD. Selama ini banyak sekali ketidakjelasan terkait BUMD-BUMD.
Ketiga Fraksi tersebut mengatakan telah mengkomunikasikan pengajuan hak interpelasi pada pimpinan partai terkait. Untuk Gerindra persetujuan dan inisasi bahkan dari pimpinan partai. Sementara Golkar telah disetujui Ketua DPD Golkar Sumbar. Demokrat, Nurnas mengatakan telah mengkomunikasikan pada Ketua DPW Demokrat Sumbar, Mulyadi dan tidak ada kata larangan dari Mulyadi.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi setelah menerima secara resmi surat pengajuan dan berkas-berkas pendukung tersebut mengatakan pengajuan hak interpelasi tersebut akan segera ditindaklanjuti. Yakni tahap pertama adalah dengan membawanya ke rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD untuk menentukan agenda dan jadwal rapat paripurna internal.
“Akan kami (pimpinan DPRD) tindaklanjuti secepatnya,” Tegas Supardi.(401/rahmat)
