PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Padang) mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Paripurna khusus. Agenda tunggalnya adalah merumuskan roadmap atau peta jalan yang terukur untuk penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Padang, Muharlion, ini menjadi forum penting untuk menghimpun aspirasi dari anggota dewan yang telah turun ke lapangan, mengevaluasi dampak bencana, serta menyusun langkah tindak lanjut yang berkelanjutan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar, seluruh anggota DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini menunjukkan komitmen kolektif dalam menghadapi krisis Banjir Bandang Padang.
Padang, Andree Algamar, menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh anggota DPRD. Ia menyebut, para wakil rakyat telah hadir di tengah masyarakat sejak hari pertama kejadian, memberikan pendampingan dan menyalurkan masukan krusial dari lapangan.
Andree mengonfirmasi bahwa status tanggap darurat bencana di Kota Padang diperpanjang hingga tanggal 15 Desember 2025. Masukan dari DPRD yang berasal dari kondisi riil di lapangan menjadi bahan penting dalam penyusunan langkah-langkah responsif Pemko Padang.
Salah satu persoalan krusial yang disoroti oleh DPRD dalam rapat ini adalah masalah ketersediaan air bersih bagi warga terdampak. Penurunan drastis produksi PDAM akibat hujan ekstrem menjadi perhatian utama yang harus segera dicarikan solusi cepatnya.
Sekda menjelaskan bahwa produksi air bersih PDAM yang semula berada di angka 77 persen kini anjlok menjadi 46 persen. Pemko Padang tengah berupaya keras agar layanan dasar ini dapat kembali meningkat dan normal secepatnya.
DPRD Kota Padang menegaskan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar, tidak hanya air bersih, tetapi juga listrik dan akses jalan, agar aktivitas harian masyarakat dapat pulih dan beroperasi normal kembali.
Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, menyampaikan catatan serius dari fraksi-fraksi terkait kondisi warga di lapangan yang masih membutuhkan penanganan mendesak.
Ia secara spesifik menyoroti kondisi di kawasan Gegerung Tanjung Saba, Pitameh Nan XX, di mana terdapat 404 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya masih tertimbun sedimentasi dan belum dapat dihuni. Kasus hunian ini menjadi perhatian besar yang harus segera ditindaklanjuti.
Mastilizal menegaskan bahwa legislatif berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh warga terdampak Bencana Alam di Padang mendapatkan layanan dan bantuan yang layak dan tidak ada yang terlewatkan.
Selain itu, DPRD Kota Padang mendorong penuh transparansi dalam proses distribusi bantuan kepada warga, sekaligus percepatan koordinasi lintas daerah dan instansi terkait, termasuk BNPB dan BPBD.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana kali ini dinilai tergolong berat dan memerlukan penanganan lintas lembaga. Bencana ini disebut sebagai yang terparah di Kota Padang sejak kejadian gempa tahun 2009.
Dampak signifikan terhadap perekonomian warga, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga menjadi perhatian serius. DPRD Padang berjanji akan mengawal agar bantuan sosial dan pemulihan ekonomi dapat menyentuh langsung UMKM yang terdampak.
Secara umum, meski masih terdapat kendala di lapangan, DPRD menilai Pemko Padang telah bergerak responsif. Namun, roadmap penanganan banjir ini harus terus diperkuat melalui pengawasan ketat dari pihak legislatif untuk menjamin pemulihan pascabencana berjalan optimal dan berkelanjutan. (*)
