PADANG — Komisi II DPRD Kota Padang menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan pada 4–5 Agustus 2025 di Gedung DPRD Kota Padang.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perikanan, Perumda Air Minum Kota Padang, dan Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat (PSM).
Rachmad menegaskan bahwa pembahasan tahun ini difokuskan pada program prioritas yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Kami minta OPD benar-benar mengkaji rencana program agar tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
Salah satu sorotan utama DPRD adalah percepatan digitalisasi retribusi sampah. Komisi II mendesak Pemko Padang agar mengintegrasikan sistem pembayaran berbasis non-tunai, seperti QR code dan sistem billing melalui tagihan PDAM, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Disebutkan bahwa saat ini sekitar 50 persen pelanggan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum tercatat secara digital. Proses penarikan retribusi masih dilakukan manual oleh petugas LPS di tingkat kelurahan, yang berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan dan pelaporan yang tidak tertib.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti penguatan armada fider Trans Padang sebagai pengumpan ke jalur utama transportasi publik. Rachmad menyebut, optimalisasi layanan fider penting untuk menunjang mobilitas warga dan mengurangi kemacetan di jalan utama.
“Program-program yang disampaikan OPD sangat bagus dan akan kami dukung penuh, terutama yang memiliki efek langsung terhadap kenyamanan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Rachmad.
Semua usulan ini, lanjutnya, sejalan dengan visi Pemko Padang dalam mengembangkan Smartgov Tax, platform digital yang menyatukan sistem perpajakan dan retribusi dalam satu sistem terpadu untuk efisiensi dan transparansi anggaran.
Dengan optimalisasi digitalisasi dan penguatan sistem layanan publik, DPRD Kota Padang optimis target peningkatan PAD dan mutu pelayanan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan dalam KUA-PPAS 2026.
Rapat ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya, dan sejumlah anggota seperti Indra Guswadi, Yosrizal Effendi, Rafli Boy, Arnedi Yarmen, Miswar Jambak, Faisal Nasir, Surya Jufri, serta Christian Rudi Kurniawan Sutiono. (Benk)
