Disparbud Bahas Pengelolaan Objek Wisata Talao Pauh

Dalam mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata Talao Pauh, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dan instansi terkait  melaksanakan Rapat. (kominfo)
PARIAMAN – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Pariaman mengadakan rapat koordinasi bersama stakehorlder terkait tentang mengoptimalisasikan tata kelola destinasi wisata Talao Pauh di ruang rapat Walikota Pariaman, Senin (28/9).
Rapat dipimpin Asisten I Yaminurizal diikuiti oleh Dinas Kominfo Kota Pariaman, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Koperindag dan UKM, BPKPD, Dinas Perkim dan LH, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, kabag Hukum dan Camat Pariaman Tengah.

Asisten I Setdako Pariaman Yaminurizal mengatakan bahwa wisata Talao Pauh merupakan salah satu destinasi di Kota Pariaman yang baru berkembang. Kini destinasi wisata tersebut telah banyak dikunjungi orang, di samping akses yang mudah dari berbagai penjuru.

Dalam rapat yang dibahas tentang tata kelolanya. Bagaimana Pemko Pariaman mengelola lokasi, menempatkan pedagang dan pengaturan perparkiran. Tujuannya supaya destinasi wisata Talao Pauh bisa menjadi penyumbang PAD.

Untuk itu, kata Asisten I, dalam Rakor ini bisa dituntaskan, sehingga mendapat titik temu akan wisata Talao Pauh Pariaman untuk ke depannya. Untuk semua Kepala OPD yang terlibat pada rapat ini diharapkan kesepakatannya agar Talao Pauh bisa terkelola dengan baik.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Dwi Marhen Yono usai rapat mengatakan rapat ini juga dilaksanakan atas instruksi Walikota Genius Umar sebelum mengambil cuti agar destinasi ini terkelola dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

“Pada rakor ini kita membahas tentang pedagang yang akan berjualan di sekitar objek wisata. Jangan sampai keindahan Talao Pauh tertutupi karena banyaknya pedagang yang berjualan. Kedua kita juga membahas masalah tiket masuk. Dengan adanya tiket masuk maka kita akan mengetahui berapa banyak pengunjung yang datang selama sehari bahkan seminggu dan dengan adanya tiket masuk akan menambah PAD Kota Pariaman,” katanya.

Ketiga tentang parkir kendaraan. Sampai saat ini penanggung jawab parkir masih bersifat dualisme, apakah akan dikelola pihak desa atau Pemko Pariaman. Selanjutnya juga dibahas masalah daftar menu yang tidak dilampirkan pada setiap pendagang sehingga menyulitkan pembeli untuk berbelanja karena tidak tahu harganya. (agus)