PADANG – Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani melaporkan enam media online ke Polresta Padang karena dugaan pencemaran nama baiknya.
Syafrial Kani melaporkan keenam media online dengan pasal pelanggaran UU ITE ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Padang, Rabu (22/3).
Laporannya tersebut tertuang dalam surat tanda terima laporan polisi nomor: STTLP/B/217/III/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR tanggal 22 Maret 2023.
Syafrial Kani yang didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Bobi Rustam menjelaskan enam media online tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian karena menyebarkan fitnah atas dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Padang, anggota Partai Gerinda.
“Saya melaporkan enam media online ini karena telah melakukan fitnah kepada saya. Tentu sangat berdampak besar kepada keluarga saya,” ucapnya.
Syafrial Kani menambahkan, fitnah yang dilakukan oleh ke enam media online ini memberitakan pemberitaan bahwa dia dituduh berselingkuh, dan mempunyai anak di luar nikah.
“Keluarga saya diserang. Partai Gerindra juga di serang. Sebagai pribadi saya juga seorang ninik mamak. Oleh karena itu, harus mempertahankan kehormatan saya dan partai Gerindra. Makanya saya membuat laporan polisi ini. Setelah ini saya akan melaporkan ke partai,” jabarnya.
Kapolresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap, membenarkan Polresta Padang telah menerima laporan polisi dari Ketua DPRD Padang Syafrial Kani.
“Pada dasarnya, Polresta Padang menerima semua pengaduan dari warga. Kita akan dalami laporan polisi yang telah dibuat oleh Ketua DPRD Padang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kapolresta menambahkan, setelah membuat laporan pihaknya akan melakukan pengembangan.
“Kita akan kembangkan kasus ini, dengan mencari bukti-bukti dan saksi-saksi untuk mengungkapkan kasus ini,” tutupnya.
Dalam pemberitaan salah satu media tersebut dituliskan Ketua DPRD Kota Padang telah memiliki anak dari seorang perempuan berinisial VK. Adapun informasi yang beredar VK adalah karyawati yang bersangkutan, saat ini VK dikabarkan telah melahirkan seorang anak dari hubungan tidak sah tersebut. (*)
