PADANG – Anggota DPRD Sumbar, Desrio Putra, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya bencana alam.
Selain itu, Pemko Padang juga harus mencarikan solusi terkait banjir yang menghantam Kelurahan Lambung Bukik.
“Malam kemaren saya lihat langsung kepala BPBD provinsi, kepala dinas sosial provinsi, kalaksa BPBD Padang, dinas sosial serta URC, Tagana dan organisasi kebencanaan sudah turun ke lokasi. Pemko Padang dan pemerintah provinsi harus bersinergi dalam menangani bencana banjir yang dihadapi warga,” kata Desrio kepada Singgalang, Selasa (24/1).
Desrio mengatakan, saat banjir menghantam Kelurahan Lambung Bukik, dirinya langsung ke lokasi kejadian bersama tim. Di sana, dia melihat langsung warga masyarakat yang terdampak banjir.
“Alhamdulillah bantuan logistik sudah banyak datang ke lokasi, ditambah lagi Walikota Padang, Hendri Septa juga ada di lokasi,” ujar Desrio.
Dikatakan, cuaca ekstrim membuat banjir itu tidak dapat diprediksi waktu kedatangan dan dimana akan terjadinya. Karena itu, pemerintah harus berupaya agar masyarakat lebih siap dengan kedatangan bencana.
Menyelamatkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat itu adalah sangat penting. Pemerintah harus meningkatkan edukasi kebencanaan. Masyarakat harus mengetahui potensi-potensi bencana yang ada pada kawasannya.
“Masyarakat harus siap, memahami potensi bencana, agar kemudian jika terjadi bencana tersebut tidak banyak warga yang menjadi korban,” katanya.
Selain itu, tingkatkan koordinasi penanganan darurat bencana. Kejadian bencana banjir di Kelurahan Lambung Bukik, Kota Padang, kemarin, memberikan empat informasi, kesiapan pemerintah bertindak dalam penanganan bencana.
Kedua, tingkat kepahaman masyarakat dalam menghadapi darurat bencana, ketiga, adanya potensi bencana yang sama dikemudian hari dan keempat, penanganan pasca bencana harus mampu membuat masyarakat dapat kembali seperti semula.
Banjir di Kelurahan Lambung Bukik, disebabkan meluapnya Sungai Batang Kuranji. Debit air sangat tinggi dan sudah melewati batas tanggul sungai. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, tentu solusinya dengan membangun DAM di sepanjang pinggir sungai yang rawan tersebut.
“Yang menjadi persoalan sekarang, sungai itu adalah kewenangan Balai Sungai Sumatera V, bukan kewenangan provinsi atau kota. Kalau diminta balai sungai yang menangani belum tentu ada anggarannya di tahun 2023 ini. Salah satu peluang pembiayaan selain melalui balai sungai adalah bantuan BNPB. Bantuan BNPB itu tentu harus diajukan oleh BPBD Kota Padang,” tutupnya. (deri)
