Oleh
Septri Lediana, Wartawati Topsatu.com/Harian Singgalang
Masa pemilihan presiden (pilpres) pada Tahun 2019 lalu telah menguras psikis rakyat. Ketegangan antar masyarakat amat terasa karena hanya ada dua pasang calon saja. Saat itu, masyarakat ikut terpecah dua : pro Jokowi dan pro Prabowo.
Perpecahan ini amat tak sehat karena dukungan bukan lagi sekedar dukungan. Banyak masyarakat pendukung saling membenturkan kritik berbungkus kebencian, saling memburukkan, saling caci. Pemilu, pesta rakyat, akhirnya menjadi tidak ideal, demokrasi menjadi tak sehat.
Pasca pemilihan presiden usai, ketidaksehatan demokrasi itu diharapkan ikut selesai. Masyarakat menerima tampuk kekuasaan Presiden pada pemenang, Joko Widodo. Penerimaan yang pastinya diiringi sejuta harapan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dan tentu saja demokrasi yang sehat.
Namun harapan masyarakat kandas terlalu cepat. Demokrasi Indonesia kembali terancam pasca Prabowo bergabung pada pemerintahan, diangkat menjadi menteri, duduk di dalam eksekutif.
Bergabungnya Prabowo menjadi menteri tentu tak bisa dinilai sebagai hanya keberpihakan pribadi. Dengan Prabowo menjadi menteri maka Gerindra telah pula menjadi bagian dari sekutu partai pemegang tampuk kekuasaan, PDI Perjuangan. Padahal seharusnya partai lawan pada pemilihan umum menjadi oposisi yang menyeimbangkan jalannya demokrasi.
Alhasil keberadaan Gerindra di DPR pun diragukan bisa menjadi penyeimbang partai pemenang. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif, Presiden dan jajarannya pun ditakutkan melemah. Demokrasi pun terancam tak sehat.
Namun masyarakat bersyukur Demokrat menjadi partai yang bijak. Salah satu partai terbesar di Indonesia ini tidak masuk kadernya dalam jajaran menteri, tidak bergabung dengan pemerintahan. Demokrat telah dengan tegas memilih jadi oposisi. Tindakan ini telah menjadikan Demokrat sebagai partai yang telah menyelamatkan demokrasi Indonesia, yang secara langsung pula telah memperlihatkan keberpihakan demokrat pada rakyat. Demokrasi Indonesia pun masih terselamatkan berkat Demokrat.
Demokrasi yang ideal memang adalah dari dan untuk rakyat. Ini telah ditegaskan oleh Abraham Lincoln: ‘Demokrasi yang ideal adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’. Demokrat telah menunjukkan tekad untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia ini dengan tetap menjadi oposisi. Tetap berpihak pada masyarakat yang telah memilih AHY pada putaran pilpres pertama. Tidak mengkhianati masyarakat pemilih tersebut dengan bergabung dengan pemerintahan, dengan partai yang calonnya tidak mereka pilih. Di sini Demokrat menegaskan lebih penting rakyat daripada jatah kursi menteri.
Demokrasi yang ideal adalah pula seperti yang disebutkan oleh Hans Kelsen, bahwa : ‘demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara’.
Berpijak pada pernyataan Hans Kelsen ini, maka demokrasi Indonesia tidak akan ideal jika DPR hanya diisi oleh partai pemenang pilpres dan partai-partai sekutunya. Harus ada partai besar yang jelas menyatakan sebagai oposisi. Dengan begitu barulah demokrasi yang ideal akan terwujud. Dengan begitu pula masyarakat bisa yakin bahwa ketika keinginan dan kepentingan mereka berbeda dengan kebijakan dan keputusan eksekutif, lembaga legislatif masih cukup kuat untuk memperjuangkannya.
Pada lembaga DPR saat ini, harapan dan keinginan masyarakat itu tertopang pada Demokrat yang dengan tegas menjadi partai oposisi. Salah satu partai terbesar di Indonesia ini tentunya cukup kuat untuk memperjuangkan rakyat di legislatif. Sekali lagi ini menjadi bukti Demokrat telah menyelamatkan demokrasi dan memilih berkoalisi dengan rakyat.
Koalisi dan keberpihakan Demokrat pada rakyat bukan hanya tampak selepas pilpres dan saat ini saja. Namun sudah sejak dulu. Terutama ketika SBY duduk sebagai Presiden. Pada dua periode kepemimpinannya, SBY telah membuktikan keberpihakan pada rakyat dengan berbagai kebijakan yang bermanfaat besar pada kehidupan masyarakat. Salah satunya sertifikasi guru.
Di Indondesia sudah sangat lama guru hidup kesusahan. Bahkan fakta ini diabadikan oleh lagu Iwan Fals : Oemar Bakri yang sudah termasuk lagu lama dan melegenda. Padahal pada guru tertopang tugas besar : menciptakan generasi berkualitas, berilmu sebagai penerus bangsa.
Sertifikasi guru adalah jasa SBY yang hingga saat ini masih disyukuri banyak pendidik di Indonesia dan tentu saja keluarga dan karib kerabatnya. Yang menjadikan pula SBY sebagai pahlawan para guru, hingga saat ini.
Keberpihakan SBY pada masyarakat juga diperlihatkan dengan kenaikan gaji PNS secara berkala setiap tahun. Kenaikan gaji PNS nyatanya bukanlah sekedar menguntungkan PNS saja. Uang dari kantong PNS ini akan semakin banyak beredar di masyarakat, mengalir pada hingga pedagang, petani dan juga pengusaha kecil. Maka terjadilah perputaran uang yang membuat ekonomi masyarakat membaik. Kebijakan SBY ini telah menguntungkan perekonomian masyarakat, dan sekali lagi menjadi bukti Demokrat berkoalisi dengan rakyat.
Demokrat, melalui SBY telah menunjukkan bahwa masyarakatlah yang terpenting. Dengan tidak adanya kenaikan listrik yang bombastis dan iuran kesehatan yang tinggi, maka masyarakat dibuat lebih mudah. SBY sangat tahu jika masyarakat diberatkan dengan beban pengeluaran yang tinggi maka pembangunan infrastruktur sespektakuler apapun tidak ada gunanya. Masyarakat tidak akan bahagia. Inilah menjadi satu lagi bukti bahwa bagi Demokrat, rakyat lebih penting.
Memasuki umur yang ke-20 ini, Demokrat diharapkan tetap menjadi penyelamat demokrasi dan selalu memilih berkoalisi dengan rakyat. Dengan begitu Demokrat tetap pula menjadi partai besar yang selalu memiliki tempat di hati masyarakat. (*)
