PADANG – Debat putaran kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, telah digelar Selasa, (19/11) malam di Hotel Truntum.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, tujuan dilaksanakannya debat publik guna menyediakan ruang bagi masyarakat untuk dapat lebih mengenal para calon yang akan dipilih sebagai pemimpin Sumbar 5 tahun ke depan.
“Banyak hal yang akan disampaikan oleh para paslon, baik itu visi-misi, program dan pandangan para paslon tentang bagaimana mereka akan membangun Sumbar apabila terpiliih nantinya,” ujarnya.
Untuk itu, harapannya debat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihannya nanti di TPS masing-masing. Pihaknya sangat mengapresiasi kontribusi aktif dari seluruh kalangan hingga terciptanya situasi kondusif selama tahapan proses Pilkada Sumbar ini berlangsung.
Debat panas tersaji antara pasangan calon nomor urut 1 Mahyeldi – Vasko Ruseimy dan paslon nomor urut 2 Epyardi Asda-Ekos Albar terjadi soal pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Pantauan di lapangan, debat kedua berjalan dengan aman dan kondusif. Namun kondusifitas jalannya debat jauh menurun dibanding debat pertama karena terjadi aksi saling beradu suara antar pendukung paslon. Meskipun demikian, setiap pasangan calon tampak antusias dan percaya diri dalam menyampaikan visi dan misi mereka. Mereka saling serang visi, misi dan program unggulan, dengan saling unjuk gagasan.
Debat berlangsung seru. Apalagi saat Mahyeldi – Vasko kerap membandingkan capaian Pemprov Sumbar selama menjadi gubernur yang telah dilakukan Kabupaten Solok.
Hal ini membuat Epyardi-Ekos agak meradang. Bahkan menyebut Mahyeldi tidak cocok menjadi pemimpin Sumbar.
Epyardi menyebutkan Kabupaten Solok telah memberi ruang besar kepada perempuan untuk berperan dalam pemerintahan, termasuk menduduki jabatan kepala dinas.
Dia juga menyatakan, istrinya diusulkan menjadi Bupati Kabupaten Solok untuk meningkatkan peran bundo kanduang dalam pembangunan Sumatera Barat.
Sementara Mahyeldi menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Perda yang mendukung pembangunan ramah disabilitas dan perempuan.
Perda ini, menurutnya, menjadi pedoman untuk memastikan hak-hak kelompok rentan terpenuhi.