Dampak Penanganan Covid-19, Sumber Pembiayaan Pemko Bukittinggi Turun Miliaran Rupiah

Yuen Carnova. (ist)

BUKITTINGGI – Pandemi Covid-19 berkibat terhadap turunnya sumber pembiayaan pemerintahan seperti APBD, PAD dan pendapatan dana transfer di Bukittinggi.

“Ini bukan kabar pertakut, tetapi kenyataan yang terjadi saat ini. Tidak hanya Kota Bukittinggi tetapi juga secara Nasional dan bahkan dunia juga mengalami persoalan yang sama. Akibat pandemi Covid-19, seluruh sendi kehidupan terdampak. Kita harus bersama-sama mensiasati sehingga dapat keluar dari kondisi seperti ini,” kata Plh. Walikota Bukittinggi Yuen Karnova pada kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) berlangsung di Hall Balaikota Bukik Gulai Bancah, Rabu (24/2).

Menurut Yuen, tahun 2021 dan tahun 2022, program kegiatan SKPD harus diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi karena dampak covid 19. APBD diprediksi masih cukup rendah, karena DAU dari Rp 435 miliar turun menjadi Rp 421 miliar, DID berkurang 25 persen, DAK juga akan turun, termasuk PAD diprediksi juga turun.

Kegiatan yang dimaksud lanjut Yuen, harus benar-benar mengarah pada pemulihan ekonomi secara konkret sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, kegiatan penanganan masalah kemiskinan, karena Covid-19 kemiskinan dipredikasi terus meningkat. Kemiskina itu pun tidak berdiri sendiri, karena akan berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan dan masalah sosial lainnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bapelitbang Kota Bukittinggi Rismal Hadi menjelaskan, forum konsultasi publik RKPD ini dilasanakan dalam rangka memperoleh masukkan dan saran dari stakeholder guna penyempurnaan rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2022.

Forum konsultasi publik ini merupakan salah satu dari empat metode pendekatan dalam penyusunan RKPD, disamping pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan serta pendekatan politis dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD. (as)