PADANG — Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu SH dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Solok periode 2026–2031.
Pengukuhan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (1/9/2026). Dalam kegiatan itu, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Barat juga dikukuhkan.
Musda sekaligus menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, S.I.P sebagai Ketua DPD HKTI Sumatera Barat periode 2026–2031.
Untuk DPC HKTI Kabupaten Solok, kepengurusan periode tersebut terdiri atas Jon Firman Pandu sebagai Ketua, Nofri Perdana Ario sebagai Sekretaris, dan Joni Krisnopel sebagai Bendahara.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, MS, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, ST, Ketua DPD HKTI Sumatera Barat terpilih Evi Yandri Rajo Budiman, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, jajaran pengurus DPD HKTI Sumatera Barat, serta pengurus DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Ketua Harian DPN HKTI Prof. Andi Muhammad Syakir mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia. Sebagai negara agraris dengan sumber daya yang besar, pertanian harus menjadi salah satu sektor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, HKTI memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, HKTI diharapkan menjadi katalisator dalam memperkuat program-program strategis pemerintah di bidang pertanian.
“Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya swasembada, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan akses pasar, hilirisasi produk pertanian, mekanisasi, dan keterlibatan generasi muda. Pemanfaatan teknologi dan mekanisasi dinilai penting untuk mendorong regenerasi petani sekaligus membuka peluang baru bagi anak muda di sektor pertanian.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumatera Barat terpilih Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan Sumatera Barat memiliki potensi pertanian yang besar dengan dukungan sumber daya alam dan tradisi pertanian yang kuat.
Namun, menurutnya, sektor pertanian masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari harga komoditas, ketersediaan pupuk dan sarana produksi, akses permodalan, teknologi, regenerasi petani, hingga kepastian pasar.
“HKTI ke depan harus hadir bukan hanya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pertanian, tetapi sebagai organisasi yang bekerja bersama petani untuk mewujudkan kesejahteraan,” katanya.
Evi menekankan pentingnya hilirisasi agar hasil pertanian Sumatera Barat tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk pertanian perlu diolah sehingga memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan petani.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi bagaimana peningkatan produksi tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Ia juga berkomitmen memperkuat sinergi antara petani, pemerintah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta seluruh ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.
Regenerasi petani juga menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menyambut positif konsolidasi kepengurusan HKTI di Sumatera Barat. Ia berharap HKTI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Vasco, ketergantungan masyarakat Sumatera Barat terhadap sektor pertanian menjadikan penguatan kapasitas petani dan ekosistem pertanian sebagai hal penting.
HKTI, katanya, harus mampu merangkul berbagai pihak, mulai dari pakar, akademisi, praktisi, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan lainnya.
Vasco juga mengingatkan agar HKTI tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Kepengurusan baru diharapkan mampu melahirkan program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Kita berharap HKTI dapat membangun gerakan bersama untuk meningkatkan kegiatan dan produktivitas sektor pertanian di seluruh wilayah Sumatera Barat,” ujarnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan DPD dan DPC HKTI se-Sumatera Barat periode 2026–2031, sinergi antara HKTI dan pemerintah diharapkan semakin kuat dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk di Kabupaten Solok. (Yen)
