Batusangkar – Bupat Eka Putra sampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD Tanah Datar atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna. Kemarin.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari didampingi Wakil Ketua DPRD Kamrita dihadiri 27 anggota DPRD, Wakil Bupati Ahmad Fadly S.Psi, Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi dan pejabat Pemkab.
Eka Putra memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan delapan (8) fraksi DPRD yang tertulis dalam nota Bupati Tanah Datar sebanyak 28 lembar.
Jawaban Bupati tersebut disampaikan pada 8 fraksi, yaitu Fraksi PAN dengan juru bicara Fellyendra, Fraksi Ummat Golkar oleh Adrison, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat oleh Wendri Asnil, Fraksi PPP oleh Zulhamdi, Fraksi PKS oleh Nurzal, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi PKB oleh Yonarlis dan terakhir dari Fraksi Nasdem oleh Khairul Abdi.
Pertama, Bupati Eka Putra sampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat juru bicara Wendri Aswil yang mendukung dan menyambut baik Ranperda APBD P 2025, tetapi Pemerintah Daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel, agar dana anggaran di alokasikan dengan baik dan tepat sasaran.
Bupati sampaikan terima kasih dan apresiasi, Pemerintah Daerah telah mengupayakan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran untuk program perioritas untuk kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Adrison meminta kepada Tim TAPD untuk memberikan informasi data terkait berapa jumlah nagari di Kabupaten Tanah Datar yang telah siap dalam melaksanakan program satu nagari satu bank sampah. Disampaikan Bupati, sebanyak 15 nagari sudah siap melaksanakan dan sudah didukung oleh infrastruktur dan kelengkapannya.
Selanjutnya, Fraksi PAN dalam pandangan umum Fraksi yang disampaikan juru bicara Felly Endra mengapresiasi Bupati Eka Putra yang telah mendengar secara langsung keluhan Tenaga Harian Lepas (THL) terkait permintaannya untuk dijadikan PPPK paruh waktu, namun sudah sampai dimana prosesnya.
Bupati sampaikan jawaban bahwasanya alokasi kebutuhan PPPK paruh waktu telah ditetapkan Kementerian PANRB dan saat ini sedang proses pemberkasan untuk penetapan nomor induk.(ydi)
