JAKARTA – Pemerintah Kota Bukittinggi kembali mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan komitmen kesehatan tinggi setelah berhasil menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026. Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut kota wisata tersebut menerima penghargaan bergengsi di tingkat nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (Hc) Drs. A. Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Pada tahun 2026, sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota di Indonesia menerima UHC Award. Kota Bukittinggi berhasil meraih kategori Pratama dengan capaian cakupan kepesertaan JKN sebesar 98% dan tingkat keaktifan peserta mencapai 80%, berkat dukungan pembiayaan dari anggaran daerah.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menyampaikan, Universal Health Coverage merupakan kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Menurutnya, keberhasilan daerah dalam mencapai UHC mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
“Pemerintah daerah diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ini. Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Sementara daerah yang sudah berstatus utama harus fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ramli, menyampaikan bahwa kembali diraihnya UHC Award pada tahun 2026 menunjukkan komitmen Pemko Bukittinggi dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang merata, tepat sasaran dan berkeadilan.
“Bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang benar-benar membutuhkan, UHC diberikan secara prioritas, sehingga warga yang didaftarkan dapat langsung menjadi peserta aktif, tanpa menunggu 14 hari dan memperoleh pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit,” ujarnya.
Wako menambahkan, untuk tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran UHC sebesar Rp12,5 miliar guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sejumlah warga Bukittinggi penerima manfaat UHC itu menyatakan rasa sukur dan terimakasihnya kepada pemerintah Kota Bukittinggi,
”Saya sangat bersyukur dengan adanya program UHC di Bukittinggi ini”,ujar Srihartati warga guguak pajang ini.
Menurut Sri, sebelumnya jika mau berobat ke RSUD atau Puskesmas, ia selalu kepikiran biaya. Sekarang, cukup bawa KTP Bukittinggi, urusan administrasi langsung beres dan pengobatan gratis. “Ini benar-benar menjadi penyelamat bagi keluarga kami yang penghasilannya tidak menentu.” Jelasnya.
Sementara Dika, warga Aur Kuning ini mengaku merasa lebih tenang dengan adanya program UHC itu, sebab ia tidak perlu lagi khawatir soal kartu BPJS yang menunggak atau tidak aktif.
“Kita bersukur dan berterimakasih kepada pemerintah Kota Bukittinggi, karena sebagai lansia, saya harus kontrol rutin ke rumah sakit. Dengan status UHC ini, saya merasa lebih tenang karena tidak perlu lagi khawatir soal kartu BPJS yang menunggak atau tidak aktif.
Sedangkan, Rosni menceritakan pengalamannya saat anaknya sakit mendadak di tengah malam sungguh terbantu.
Begitu sampai di IGD, petugas langsung memproses hanya dengan identitas domisili Bukittinggi. Program UHC ini bukan sekadar janji, tapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir saat masyarakat sedang kesulitan. Terima kasih Pak Wali Kota atas komitmennya di bidang kesehatan”,tegasnya. (adv)
