BATUSANGKAR – Organisasi perangkat daerah dan satuan pendidikan diminta untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan aliran Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOS).
Hal ini ditegaskan Wabup Ahmad Fadly saat exit meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja atas efektivitas upaya Pemkab dalam pengelolaan BOS dalam mendukung pemenuhan layanan pendidikan sampai dengan semester II 2026 kemarin. di gedung Indo Jolito Batusangkar.
“Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP ditingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Wabup.
Ia menyatakan apresiasi dan terima kasih pada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah melaksanakan tugasnya di Kabupaten Tanah Datar.
“Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan, karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI,” kata Ahmad Fadly.
Menurut Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar Weliya Elfajri, dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 30 hari telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk Pemkab Tanah Datar.
“KPK memetakan 4 aspek utama penilaian integritas dan resiko dalam pengelolaan dana BOSP adalah transparansi dan perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah, Keabsahan Laporan Keuangan dan Administrasi, dan Pengelolaan serta Penggunaan Dana,” ujarnya
Turut hadir Sekda Abdurahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati dan kepala OPD. (ydi)
