BPJSTK Tegas, Bencana PDS Tenaga Kerja, Upah, dan Program, Bablasss…

oleh -342 views
Hendri Nova
Wartawan topsatu.com
Peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang di 2018 lalu, tidak hanya mengungkap akan buruknya kontrol pesawat di Indonesia, tapi juga menyingkap fakta lain sesudahnya. Adalah BPJS Ketenagakerjaan yang memgungkapkan besaran gaji awak pesawat Lion Air JT 610, mulau dari pilot, co-pilot, hingga pramugari yang bertugas.
Disinilah tercium dan menyeruaknya masalah perusahaan yang daftar sebagian tenaga kerja, upah, dan program. Publik dan pekerja tersentak dan tentunya bertanya dalam hati, ada berapa banyak perusahaan yang melakukan hal yang sama.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto seperti dikutip dari detikcom mengatakan, gaji pilot sebesar Rp3,7 juta, pramugari Rp3,6 juta, sedangkan co-pilot Rp20 juta. Besaran gaji itu sesuai dengan nilai yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
“(Gaji) Pilot Rp3,7 juta, untuk awak kabin atau pramugari itu upah yang dilaporkan sebesar 3,6 juta,” katanya di RS Polri.
Agus sendiri mengaku bingung dengan besaran gaji dari para awak Lion Air tersebut. Dia merasa bahwa besaran gaji Rp3,7 juta untuk pilot dan Rp3,6 juta untuk pramugari terlalu kecil. Namun, kata Agus, besaran angka yang disebutkannya itu merupakan data yang dilaporkan Lion Air ke BPJS Ketenagakerjaan.
Ucapan Agus, langsung dibantah Presiden Direktur Lion Air, Edward Sirait. Dia membantah jika gaji pilotnya hanya sebesar Rp3,7 juta.
“Mana mungkin pilot asing gajinya Rp3,7 juta, siapa yang mau? Jadi jawaban saya itu saja. Jadi itu nggak bener. Jawaban saya gitu aja,” tegas Edward kepada detikFinance.
Pilot yang membawa pesawat Lion Air JT 610 saat itu ialah Bhavye Suneja. Dia merupakan pilot asing asal India yang bekerja untuk Lion Air.
Edward mengakui kalau ada perbedaan laporan dari perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan tentang gaji pilot tersebut. Namun, ia tak menjelaskan mengapa Lion Air memberikan laporan yang berbeda kepada BPJS Ketenagakerjaan.
“Itu dulu mungkin waktu kita melaporkan mereka ikut BPJS sebagai tenaga kerja asing, jadi kita ambil itu. Bukan penghasilan mereka,” katanya.
“Yang pasti nggak mungkin pilot itu gajinya (Rp3,7 juta). Tapi kaitannya dengan BPJS (Ketenagakerjaan) sebagai tenaga kerja asing memang ada catatannya,” sambung dia.
Selain membantah besaran gaji pilotnya, dia juga membantah mengenai besaran gaji pramugari yang diterima hanya sebesar Rp3,6 juta. Dia bilang pramugari bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu.
“Pramugari sama, mereka gajinya UMP tapi kan penghasilan lainnya jam terbang segala macam,” tuturnya.
Fakta PDS
Kasus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) yang menyeruak karena peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 ini, akhirnya membuka mata publik akan buruknya perlakuan perusahaan pada karyawannya. Sayangnya tidak ada data pasti untuk seluruh Indonesia, berapa banyak perusahaan yang melakukan aksi PDS.
Namun sebagai gambaran bisa dilihat di Jakarta Timur, dimana Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur  seperti diberitakan poskotanews.com memanggil 200 perusahaan yang tidak mengikuti program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun.
Pemanggilan ini sebagai bentuk komitmen untuk terus melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan dalam hal kewajiban terhadap Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2011.
“Pemanggilan kepada 200 Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) program tersebut sudah dilakukan sejak akhir bulan Agustus 2018 lalu,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Jakarta Timur, Basri Hatimbulan Harahap.
Pemanggilan tersebut sebagai tindak lanjut Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan, untuk memenuhi kewajibannya mendaftarkan seluruh tenaga kerja di perusahaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
“Pemanggilan ini merupakan langkah awal kami untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun terhadap peraturan perundang-undangan Jaminan Sosial serta sebelum mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya,” tuturnya.
Jika di Jakarta Timur saja ada 200 perusahaan, tentu tidak akan jauh berbeda dengan daerah lainnya. Pada intinya, pekerja masih belum menerima haknya secara penuh dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, mengungkapkan ada 3 (tiga) jenis status PDS yang kerap terjadi, yaitu PDS Tenaga kerja, PDS Upah, dan PDS Program.
PDS Tenaga kerja adalah kategori perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawan yang bekerja di bidang usahanya. Ada pula kategori PDS Upah, dimana perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun data upah yang dilaporkan lebih rendah daripada yang seharusnya.
Kategori terakhir adalah PDS Program, dimana meski perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja dan telah sesuai memberikan data upah karyawannya, perusahaan hanya ikut pada 2 program perlindungan dari 4 program wajib yang ada.
PDS program dan PDS Upah menjadi pelanggaran yang paling lazim dilakukan perusahaan atau pemberi kerja, bahkan untuk perusahaan kategori menengah besar. Kondisi ini sering terjadi lantaran pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mengetahui secara pasti, berapa jumlah upah yang diterima pekerja khususnya pekerja yang menerima upah di bawah UMP/ UMK dan kebijakan dari perusahaan terkait dengan pemberian upah kepada karyawannya.
“Pelaporan dari pekerja lah yang dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi data upah yang akurat. Melalui aplikasi BPJSTKU, pekerja dapat melaporkan kepada kami jika ada ketidaksesuaian data upah, ataupun jumlah tenaga kerja”, terang Ilyas.
“Peserta tidak perlu khawatir, kerahasiaan data anda kami jamin”, tambahnya.
Konsekuensi dari pelaporan data upah yang salah berakibat pada berkurangnya manfaat yang akan diterima oleh peserta, antara lain manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK), dan manfaat Jaminan Pensiun (JP).
Dampak yang signifikan terlihat pada profesi yang memiliki risiko tinggi, seperti pekerja tambang hingga profesi penerbang. Ketidaksesuaian data upah maupun tenaga kerja berdampak pada besaran manfaat yang akan diterima jika yang bersangkutan mengalami risiko pekerjaan.
Misalnya upah (gaji pokok + tunjangan tetap) karyawan PT A sebesar Rp100 Juta, sedangkan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp3,7Juta.
Akibat yang timbul pada saat pekerja mengalami resiko kerja yang mengakibatkan meninggal dunia adalah terdapatnya kekurangan manfaat yang diterima oleh ahli waris dengan penjelasan :
• Dasar perhitungan dengan gaji Rp3,7 Juta :
Santunan meninggal dunia JKK = Rp3.700.000 x 48 bulan upah = Rp177.600.000
• Dasar perhitungan dengan gaji 100 Juta :
Santunan meninggal dunia JKK = Rp100.000.000 x 48 bulan upah = Rp4.800.000.000
• Selisih manfaat yang diterima sebesar Rp4,8Milyar – Rp177,6Juta = Rp4,622 Miliar
Sedangkan untuk manfaat Jaminan Hari Tua yang iuran nya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya dapat dihitung sebagai berikut :
• Dasar perhitungan dengan gaji Rp3,7 Juta :
Iuran JHT = Rp3.700.000 x 3,7% = Rp136.900,-
• Dasar perhitungan dengan gaji 100Juta :
Iuran JHT = Rp100.000.000 x 3,7% = Rp3.700.000,-
• Selisih manfaat JHT yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya = Rp3,7Juta – Rp136,9 ribu = Rp3,56 juta/bulan.
Dengan asumsi iuran di atas, terdapat perbedaan manfaat atas Jaminan Hari Tua yang akan diterima pekerja. Untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp3,7 juta, manfaat jaminan hari tua yang akan diterima untuk 1 tahun kepesertaan sebesar Rp2,6 juta, sedangkan untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp100 juta manfaat jaminan hari tua yang akan diterima mencapai Rp71 juta dengan asumsi hasil pengembangan yang diberikan sebesar 7% per tahun.
“Nilai pengembangan yang kami berikan selalu di atas rata-rata bunga deposito perbankan,” ungkap Ilyas.
“Jika perusahaan berstatus PDS, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menanggung semua selisih yang timbul. Dengan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, itu artinya perusahaan sudah mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi risiko pekerjaan,” jelas Ilyas.
“Jadi sudah menjadi tanggung jawab perusahaan juga jika data yang dilaporkan tidak sesuai, peserta bisa menuntut perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkas Ilyas.
Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan pihaknya tak memiliki data mengenai besaran gaji sesungguhnya dari setiap perusahaan. Dia mengaku hanya menerima laporan dari perusahaan.
“BPJSTK tidak memiliki data upah sebenarnya (riil). Hanya perusahaan, dan pekerja yang memiliki data tersebut,” katanya kepada detikFinance.
Agus tak menampik bahwa selama ini memang sudah menjadi rahasia umum, bila ada perusahaan yang memberikan laporan tak sesuai dengan gaji para pegawainya. Hal itu biasanya dilakukan karena perusahaan tak ingin membayar premi yang besar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disayangkan karena nantinya nilai manfaat yang akan diterima oleh nasabah pun akan berkurang.
“Kami tengarai masih ada yang (memperkecil laporan) seperti itu. Misalnya gaji sebenarnya Rp25 juta. Dilaporkan oleh perusahaan ke BPJSTK Rp3,7 juta. Jika pekerja meninggal, maka manfaat (santunan) kematian yang dibayar oleh BPJSTK Rp3,7 juta x 48. Sisanya perusahaan harus bertanggung jawab untuk membayar sebesar Rp21,3 juta x 48,” tuturnya.
Sedangkan Direktur Pengupahan Kemnaker, Andriani, mengatakan, jika mengikuti aturan yang berlaku, semua perusahaan harus melaporkan gaji pilotnya ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai upah riil.
“Yang pasti upah yang harus dilaporkan kepada BPJS harus upah yang sebenarnya yang dibayarkan kepada pekerja,” katanya.
Dia mengatakan, masing-masing perusahaan menetapkan upah yang berbeda. Ada perusahaan yang memberi gaji ditambah tunjangan tetap, ada yang hanya upah tanpa tunjangan tetap.
Jika suatu perusahaan memberi gaji dan tunjangan tetap, maka keduanya harus dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau ada (gaji) pokok, ada tunjangan, ini menjadi dasar perhitunganya. Kalau hanya upah saja, ya upah itu yang harus dilaporkan sepenuhnya, tidak boleh hanya sebagian-sebagian yang dilaporkan,” jelasnya.
Namun, bicara soal sanksi dia mengatakan tak memiliki wewenang. Soal sanksi ada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3).
“(Masalah sanksi) itu Ditjen PPK. Tetapi yang pasti kalau kita bicara iuran jaminan sosial yang harus dilaporkan ke PT Jamsostek itu sesuai upah sebagaimana yang dibayarkan kepada pekerja,” tambahnya.
Solusi PDS
Adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan kepada para karyawannya dengan melakukan PDS, hendaknya jangan terjadi lagi di masa datang. Tentunya sangat diharapkan pihak BPJSTK lebih pro aktif mengabarkan hal ini pada para pekerja.
Begitu perusahaan terindikasi melakukan PDS, hendaknya BPJSTK menghubungi 1-3 karyawan dengan gaji yang sama, untuk ditanyai berapa besaran gaji yang ia terima. Jika sudah mendapatkan data riilnya, maka BPJSTK harus segera memberikan peringatan pada perusahaan bersangkutan minimal sampai tiga kali.
Jika pada peringatan keempat tidak juga digubris, maka hendaknya dilaporkan pada Ditjen PPK, agar perusahaan tersebut diberikan sanksi. Setelah itu, hendaknya BPJSTK memberikan perlindungan pada seluruh pekerja akan ancaman PHK.
Soalnya pernah terjadi di Sumatera Barat, perusahaan yang bergerak pada produksi biskuit yang kala itu diprotes karyawan karena masalah upah. Setelah perkara tersebut heboh dan mendapat perhatian luas, perusahaan dengan jumawa menutup pabriknya di Sumbar dengan alasan tak bisa lagi beroperasi.
Aksi balas serupa ini jelas akan membungkam para karyawan untuk terus terang pada BPJSTK. Apalagi dengan kondisi saat ini, mencari pekerjaan sangat susah.
Mereka akan berkata, daripada kehilangan pekerjaan, lebih baik tak berterus terang  pada BPJSTK. Pil pahit ini harus ditelan para pekerja di tengah himpitan ekonomi yang yang kiat berat.
Maka dari itu, masalah PDS ini harus ditangani hati-hati. Kalau bisa tanpa ada risiko pada para pekerja yang sangat membutuhkan pekerjaan.
Jika hal ini bisa dilakukan BPJSTK, barulah dikatakan BPJSTK bekerja dengan sungguh-sungguh melindungi para pekerja. Rasa aman tercipta bagi para pekerja dengan tunduknya perusahaan pada aturan yang dibuat BPJSTK, sehingga Jaminan Hari Tua (JHT), manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan manfaat Jaminan Pensiun (JP), benar-benar bisa dirasakan oleh para pekerja.
Tidak ada salahnya BPJSTK mengadakan program penghargaan pada setiap hari ulang tahun, bagi perusahaan yang jujur dan tidak melakukan PDS. Penghargaan ini bisa diberitakan untuk perusahaan kategori terbaik tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten. Tidak lupa mengeluarkan daftar perusahaan taat aturan BPJSTK dan yang melakukan PDS.
Bagi yang melakukan PDS, hendaknya diberikan sanksi yang membuatnya tidak melakukan PDS lagi. Misalnya bekerjasama dengan pihak bank, dengan menahan rekening perusahaan bersangkutan ataupun rekening pribadi, dan bisa juga dengan BI Checking.
Akses baru dibuka, setelah pihak perusahaan melakukan kewajibannya pada karyawan dengan tak melakukan lagi PDS. Jika semua bekerja dengan jujur, tentu bisa menghapus habis perusahaan yang melakukan PDS, dan pekerja bisa menerima hak-haknya sebagaimana mestinya. (*)
Loading...