PADANG – Di masa pandemi Covid-19, persoalan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) semakin banyak. Bukan hanya soal pemutakhiran data penduduk atau politik uang yang jadi masalah klasik, tapi juga soal digitalisasi hingga penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap dengan protokol kesehatannya.
Hal itu diungkapkan Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Vifner pada Rapat Pelaksanaan Evaluasi dan Persiapan Pengawasan Pemilu Serentak 2024, Kamis (2/12) di ruang sidang Bawaslu Sumbar.
Vifner mengatakan, hal yang menjadi kendala saat ini dalam penyelenggaraan Pemilu adalah masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet di Sumbar.
Dari data yang dirangkumnya, masih ada sekitar 245 kelurahan/nagari/desa yang masih terkendala jaringan internet dari 1.158 kawasan yang ada.
“Di masa pandemi ini, selain persoalan digitalisasi dengan ketersediaan jaringan internet yang belum merata, selain itu soal APD dan anggarannya juga jadi kendala,” kata Vifner.
Selain Covid-19, menurutnya juga ada tiga hal lainnya yang menjadi kerawanan di Pemilu 2020, yaitu politik uang, partisipasi pemilih dan penggunaan fasilitas negara yang berkedok bansos.
Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019, kata Vifner, saat itu ada musibah kecelakaan kerja Pemilu yang mengakibatkan 722 orang meninggal dunia dan sakit sebanyak 798 orang karena berkutat terlalu lama mengurus segala proses dan berkas Pemilu.
“Bisa dibilang saat itu mereka bekerja non-stop selama dua hari dua malam. Selain kelelahan, juga tekanan psikis. Pemilu 2019 menjadi sorotan pemerhati Pemilu,” katanya.
Pada Pemilu 2020, persoalan tersebut tidak terulang lagi, karena prosesnya hanya untuk dua kotak suara. Rata-rata proses pemungutan suara dan penghitungan sudah selesai pada sore hari.
“Potensi permasalahan di Pemilu tentu ada. Beberapa hal diantaranya, selain ancaman kesehatan karena masih pandemi, kemudian penurunan partisipasi pemilih serta juga kendala anggaran,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Vifner juga mengingatkan KPU untuk memaksimalkan data pemilih agar bisa lebih akurat dan bisa jadi pedoman. Hal ini berguna juga untuk peserta Pemilu dalam memetakan pemilih.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen saat membuka rapat tersebut mengatakan kalau pihaknya perlu mempersiapkan pengawasan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan evaluasi penyelenggaran Pemilu 2019 dan 2020.
