PADANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan sebanyak 100 kader pengawas partisipatif dari 19 kabupaten/kota sebagai langkah awal menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Pendidikan Pengawasan Partisipatif, yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach Padang, 9–11 Juli 2025.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata.
“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu. Harus ada peran aktif masyarakat agar upaya pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu bisa berjalan lebih optimal,” ujar Alni.
Ia mencontohkan pada Pemilu 2024 lalu, partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pelaporan dugaan pelanggaran. Bawaslu Sumbar menerima lebih dari 100 laporan dari masyarakat, jauh lebih banyak dibandingkan 17 temuan langsung dari jajaran pengawas.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menilai kegiatan ini merupakan langkah strategis menuju penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bermartabat. Ia mengajak peserta untuk aktif menjadi bagian dari pengawasan di seluruh tahapan pemilu, bukan hanya pada hari pemungutan suara.
“Pemilu 2029 memang masih empat tahun lagi, tapi kita sudah memulainya sekarang. Karena membangun pengawasan partisipatif memerlukan proses panjang dan kolaborasi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, dalam sambutannya menyebutkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bagian penting dari pendidikan demokrasi. Ia berharap para peserta mampu menyebarluaskan informasi yang benar serta menjadi agen edukasi di tengah masyarakat. 9r)
