Banyak Pemda Termasuk Sumbar Minta Kapal Tol Laut Singgah di Daerahnya

Kapal Tol Laut.(ist)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan rencana kaji ulang penambahan Pelabuhan Singgah Kapal Tol Laut pada tahun 2023.

Karena ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) Tk.I/Provinsi mengusulkan untuk menyinggahi daerahnya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Mugen S Sartoto kepada Singgalang di Jakarta, Rabu (29/6) menyebutkan usulan penambahan pelabuhan singgah baru berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

“Terdapat 16 pelabuhan singgah yang diusulkan, dan menindaklanjuti usulan tersebut maka dilaksanakan Konsinyering Pembahasan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah Tol Laut Tahun Anggaran 2023 di Solo,” ungkap Capt Mugen.

Melalui konsinyering ini, tuturnya, diharapkan dapat memberikan output/hasil sebagai dasar keputusan penetapan trayek dan/pelabuhan baru mana saja yang akan disinggahi pada rute pelayanan Kapal Tol Laut Tahun 2023.

Capt Mugen menjelaskan, konsinyering ini juga diperlukan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan mengenai rute dan trayek sesuai informasi dan data kebutuhan terkini di daerah dengan karakteristik perairan dan kewilayahan masing-masing daerah.

Disamping itu, lanjutnya, juga untuk mengidentifikasi terkait dengan sarana prasarana pada pelabuhan singgah baru yang diusulkan. “Termasuk pola perdagangan dan potensi muatan yang akan di datangkan maupun yang akan di distribusikan dari wilayah yang diusulkan tersebut, memungkinkan atau tidak untuk disinggahi Kapal Tol Laut,” ujar Capt. Mugen.

Sebagai informasi, tambahnya, konsinyering ini turut dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan gambaran jaringan trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran2023, dan pemahaman sesuai tugas masing-masing Kementerian/Lembaga. (602)