Dari sisi jumlah, rata-rata kenaikan tarif dari 2025 hingga 2030 sebesar Rp740.
Untuk 2025 sebesar Rp 754, tahun 2026 Rp481, tahun 2027 Rp340, tahun 2028 tahun Rp430 tahun 2029 Rp492 dan tahun 2030 sebesar Rp510.
Dukungan Dewas
Ketua Dewan Pengawas Perumda AM Padang, Arfian mengatakan, penyesuaian tarif sudah sesuai mekanisme dan pihak Dewas telah menyetujui penyesuaian tarif.
Meski begitu, pihaknya membutuhkan masukan dari pihak terkait.
Selain itu, Perumda AM Padang di imbau untuk melakukan sosialisasi melalui media, sehingga tidak ada komplain pelanggan nantinya.
Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyebut, kebijakan penyesuaian tarif jangan serta merta menjadi hal yang mengagetkan pelanggan. Tapi rencana itu harus tersampaikan dengan baik pada pelanggan. Untuk itu sebelum diberlakukan agar disosialisasikan dulu pada masyarakat.
“Usul kami ke depan subsidi kantor pemerintah di kurangi dan di pindahkan kepada pihak yang layak menerimanya,” usul Widya Navis.
Selain itu, ia berharap penyesuaian tarif hendaknya di iringi dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Hal yang sama dikatakan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Padang, Sri Mulyati. Secara umum pihak setuju dengan rencana Perumda AM Padang untuk menyesuaikan tarif. Untuk itu penyesuaian tersebut harus diketahui oleh konsumen.
“Penyesuaian itu kita pahami dan setuju, kami harap konsumen mengetahui rencana ini. Sehingga ketika diterapkan konsumen tidak terkejut,”katanya.
Ombudsman RI Perwakilan Sumbar yang dihadiri Suaqi Alfaruqi juga memahami rencana penyesuaian tarif oleh Perumda AM Kota Padang. Syauqi berharap upaya penyesuaian tarif itu juga diiringi dengan pelayanan yang diberikan pada pelanggan.
“Prinsipnya kita setuju dengan kenaikan tersebut, baiknya pelayanan juga ditingkatkan. Sehingga kenaikan itu menjadi tepat bagi pelanggan nantinya,”ujar Syaudqi.(yuke)
