Selain itu DPRD juga meminta Pemprov untuk mencari sumber pembiayaan lain selain APBD untuk pembangunan proyek-proyek dengan alokasi anggaran berjumlah besar serta menuntaskan penyelesaian proyek-proyek yang belum rampung.
“Misalnya bisa dengan skema KPBU atau kerja sama dengan sektor swasta,” ujar politisi PKS tersebut.
Selain itu Banggar juga menyoroti rendahnya belanja subsidi yang disediakan dalam APBD selama dua tahun terakhir yang jumlahnya sangat rendah.
“Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan harapkan kita untuk meningkatkan sektor usaha mikro, kecil menjadi lebih kecil,” paparnya.
Oleh karena itu, DPRD meminta Bank Nagari sebagai penyalur untuk dapat meningkatkan penyaluran subsidi bunga yang telah disediakan pemerintah daerah untuk pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.
Sementara itu, menanggapi sejumlah catatan dari DPRD, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Pemprov akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.
Berbagai potensi yang ada akan didata dan disusun perencanaannya agar bisa menghasilkan tambahan pendapatan untuk Sumbar.
Dikarenakan jumlah APBD Sumbar yang turun dibanding tahun sebelumnya, Mahyeldi mengatakan bersama banggar DPRD, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah berusaha mengoptimalkan penyusunan anggaran agar efektif dan mengutamakan pembiayaan untuk program-program penting. (T)
