PADANG – Pemprov Sumbar mengambil kebijakan menghentikan dan batalkan semua perjalan dinas menuju Pulau Jawa. Langkah itu diambil sementara untuk pengendalian COVID-19.
“Gubernur sudah setuju untuk pembatalan perjalanan dinas bagi ASN internal Pemprov Sumbar ke Jawa. Sementara semua kegiatan gunakan konferensi video atau telepon,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau vaksinasi jajaran OJK bekerjasama Dinas Kesehatan Padang di kampus BRI Padang, Senin (28/6).
Wagub mengatakan gubernur juga akan mengimbau bupati dan wali kota mengambil kebijakan yang sama karena kondisi di Jawa sedang berbahaya dalam hal penyebaran COVID-19.
“Saat ini kasus COVID-19 di sana terutama DKI Jakarta trennya naik. Angka yang kena lebih banyak dibandingkan yang sembuh. BOR (Bed Occupancy Rate) sudah di atas maksimal. Karena itu lebih bijaksana untuk menghentikan perjalanan dinas ke sana untuk sementara, menunggu kondisi kembali kondusif,” ujarnya.
Meskipun kebijakan pembatalan perjalanan dinas ke Jawa bisa dilakukan, tetapi pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembatasan kunjungan dari luar ke Sumbar.
Terkait vaksinasi di Sumbar Audy mengatakan capaian sudah naik signifikan karena Gebyar Vaksinasi yang digelar TNI/Polri. Namun, angka pasti di sistem masih belum diperbarui.
“Hitung-hitungan dengan Kapolda Sumbar, capaiannya bisa naik antara 45-53 persen dari awalnya hanya 26 persen,” ujarnya.
Meski demikian secara peringkat secara nasional belum bisa ditentukan karena semua provinsi juga melakukan percepatan vaksinasi.
Ke depan dalam upaya percepatan vaksinasi di Sumbar Audy mengatakan vaksin bisa diberikan pada semua masyarakat yang berumur diatas 18 tahun.
“Jadi siapa saja yang mau divaksin, langsung berikan. Tidak perlu diberi syarat harus membawa dua lansia seperti yang dilakukan sebelumnya,” katanya. (yose)
