PULAU PUNJUNG – Anggota DPRD Dharmasraya asal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), H.Herman ikut prihatin terhadap nasib 214 Pegawai Non ASN yang terpaksa dirumahkan oleh pemerintah setempat. 214 Pegawai Non ASN ini telah mengabdi di pemerintahan Pemkab Dharmasraya lebih kurang dua tahun.
Mereka tepaksa berhenti bekerja lantaran terbitnya UU No 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan disusul Surat Edaran Bupati Nomor 800.1.2/54/BKPSDM-2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal larangan perpanjangan masa kerja dan pengangkatan pegawai Non ASN.
“Secara manusia tentunya kita ikut prihatin dengan nasib tenaga Non ASN yang dirumahkan. Kita tidak bisa berbuat banyak karena aturan yang keluarkan oleh pemerintah pusat,” ungkap H.Herman, Selasa (22/4/2025).
Menurutnya, perlakuan dirumahkannya tenaga Non ASN tidak hanya terjadi di jajaran Pemkab Dharmasraya, tapi terjadi di seluruh kabupaten dan kota se Indonesia. Hal tersebut sudah pasti menambah angka pengangguran dan pencari kerja, termasuk di Dharmasraya. Ini harus menjadi perhatian serius pihak pihak terkait bagaimana menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka, umumnya warga Kabupaten Dharmasraya.
“Kami selaku wakil rakyat bakal terus berupaya dan berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan swasta agar pintu pintu pekerjaan terbuka bagi masyarakat. Yang terpenting adalah masyarakat tidak gengsi bekerja di bidang apapun, dan halal,” katanya.
Ia menambahkan, sekarang ini seluruh kabupaten kota se Indonesia juga mengalami kesulitan keuangan lantaran terbitnya Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Efisiensi ini mencapai angka 50 persen.
“Kita sama- sama berharap situasi ini cepat pulih agar ekonomi kembali membaik serta lapangan kerja terbuka lebar,” pungkasnya. ( roni )
