AMS Datangi DPRD Kabupaten Solok , Desak BK Proses Kericuhan Rapat Paripurna

  • Bagikan
Puluhan Aliansi Mahasiswa Solok  berunjuk rasa di DPRD dan melakukan audiensi dengan wakil rakyat, Kamis (26/8) di Arosuka. (rusmel dt sati)

AROSUKA – Gerah dengan kisruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya terkait dengan insiden “lempar asbak”, mendorong Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) datang ke Arosuka untuk melakukan audiensi dengan wakil rakyat di lembaga DPRD setempat, Kamis (25/8/2021).

Dipimpin koordinator aksi Anggra Islami Dasya bersama Anjeli Syarma dan Hakim, puluhan mahasiswa AMS bertemu pimpinan DPRD Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir dan Lucki Efendi .

Pertemuan di ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Solok itu, hadir anggota DPRD lainnya, seperti Nosa Eka Nanda(Ketua Fraksi PKS), Aurizal (Ketua Fraksi PAN), Hafni Hafiz (Ketua Fraksi Gerindra), Dian Anggraini (Ketua Fraksi Demokrat), Zamroni, (Ketua Fraksi PDIP – Hanura), M. Hidayat (Ketua Fraksi NasDem), Yetty Aswati (Ketua Fraksi Golkar), Septrismen dan Madra Idriawan (Fraksi Gerindra), Faisal (Fraksi PAN) dan Vivi Yulistia (Fraksi Golkar).

Sebelum audiensi, mahasiswa melakukan orasi dengan mengusung sejumlah pamflet bertuliskan kritikan kepada anggota DPRD diantaranya: Solok yang bermartabat di rusak oleh Para Pejabat. Kemudian ada juga spanduk dengan narasi: Kampanye Bikin Aturan Tanpa Rakyat, Saudara Dipilih Bukan Dilotre, serta DPRD Jangan Saling Mukul Kerja aja yang Betul.

Mahasiswa juga memampangkan tulisan: Katanya Kawasan Tanpa Asap tapi Kenapa Ada Asbak dan Asbak di Lempar Bos.

Pada intinya Aliansi Mahasiswa Solok meminta agar anggota dewan, benar-benar menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang ada.

Searah dengan sindiran mereka, para mahasiswa juga menyayangkan kericuhan yang terjadi di gedung dewan, hingga terjadi pelemparan asbak, membalik bangku dan aksi memalukan lainnya. Tingkah anggota DPRD itu, disebutkan telah menciderai kepercayaan masyarakat.

“Kami minta wakil kami di DPRD benar-benar amanah. Jangan berantem seperti jagoan,” sambung Anggra Islami Dasya.

Koordinator Aksi, Anggra Islami Dasya, mengatakan polemik yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok saat ini, seperti pembahasan RPJMD yang ricuh, telah membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Solok. Serta telah menjadi tontonan yang tidak baik dan menimbulkan rasa malu bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya ingin meminta kejelasan kepada anggota DPRD Kabupaten Solok.

Anggra juga menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat terbuka terkait hal ini kepada pemerintah daerah. Namun tidak ada tanggapan. Sehingga, kemudian melaksanakan agenda kedua, yaitu audiensi dengan DPRD Kabupaten Solok.

Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz mengungkapkan, persoalan yang muncul hingga mengagetkan banyak kalangan merupakan dinamika. Anggota dewan yang dituntut menyuarakan aspirasi masyarakat, tetap bekerja di bawah regulasi dan peraturan undang-undang yang jelas.

“Kami pastikan tidak ada kepentingan pribadi dan keuntungan personal di balik semua ini,” papar Hafiz.

Ketua Badan Kehormatan (BK) Dian Anggreini, yang juga ketua Fraksi Demokrat, tentang tupoksi BK dalam mengawasi tataberacara di dewan, sampai kemudian mengeluarkan sebuah keputusan.

Atas kesepahaman itu, mahasiswa AMS lantas membuat Nota Kesepakatan antara DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD Kab. Solok. Ivoni Munir, Wakil Ketua II DPRD Lucki Efendi dan Ketua Umum Aliansi Kabupaten Solok, Anggra Islami Dasya.

Ada enam butir tuntutan AMS yang ditandatangani DPRD Kabupaten Solok, dengan materi:

1. Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD menghasilkan RPJMD yang sah baik secara moril maupun moril.

2. Memaparkan hasil RPJMD yang sah dan Program Unggulan untuk kemajuan Kabupaten Solok.

3. Anggota DPRD yang melakukan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Solok secara terbuka disiarkan di media – media.

4. Badan Kehormatan agar memproses anggota DPRD yang terlibat dalam aksi kericuhan sidang rapat Paripurna 18 Agustus 2021.

5. Meminta Bupati agar menimbang kembali perubahan atas Perbub Nomor 60 Tahun 2020 yang dikeluarkan tentang sistem dan Presedur pengelolaan keuangan daerah

6.Badan Kehormatan agar menjalankam perannya dengan sebaik – baik nya sebagai amanah Konstitusi yang di tetapkan.

Pertemuan panjang yang berdurasi sekitar empat jam itu, diselingi adu argumentasi antara mahasiswa AMS dan anggota DPRD Kabupaten Solok, berakhir sekitar pukul pukul 15.56 wib dalam suasana damai. (rusmel)

  • Bagikan