Abdul Gafar Pimpin BKD Sumbar

oleh -428 views
Kepala BKD Abdul Gafar, dilantik Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (8/8) di Auditorium Gubernur. Ist

 

PADANG-H.Abdul Gafar, SE, MM dilantik Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumbar, Kamis (8/8) di Auditorium Gubernur Sumbar.

Abdul Gafar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, menggantikan Kepala BKD Sumbar sebelumnya, Yulitar, SH yang telah memasuki masa pensiun.

Pada kesempatan pelantikan yang dihadiri sejumlah pejabat OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar itu, Irwan Prayitno mengatakan, pelantikan yang dilaksanakan merupakan kegiatan formalitas dari ujung proses seleksi yang cukup panjang.

Irwan Prayitno menegaskan, pergantian Kepala BKD Sumbar ini dilakukan secepat, karena dirinya tidak ingin kekosongan jabatan ini terlalu lama.

“Kami di provinsi juga tidak ingin jabatan yang kosong diisi oleh pejabat yang tidak definitif. Pasalnya, jika terlalu lama, kekosongan jabatan terjadi, akan banyak masalah. Terutama terkait administrasi keuangan yang membuat pejabat terpaksa harus berurusan dengan aparat hukum,” katanya.

Jika diisi dengan pejabat yang tidak definitif atau pj, biasanya tidak akan maksimal menguasai. Ini sangat rentan banyak masalah.

Diakui Irwan, Yulitar memasuki masa pensiun, di saat sedang sibuk- sibuknya bekerja mengurus administrasi menyangkut kepegawaian.

“Pak Yulitar bilang mau pensiun kepada saya. Padahal malam itu, Pak Yulitar masih bertemu saya menenteng surat-surat harus saya tandatangani. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yulitar yang telah banyak membantu mempercepat proses terkait kepegawaian. Saya apresiasi, karena Pak Yulitar rela pergi pagi pulang sore ke Jakarta untuk proses surat-surat,” ungkap Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menilai, Abdul Gafar cocok mengisi jabatan Kepala BKD Provinsi Sumbar, karena memang jabatan tersebut harus diisi pejabat senior. Apalagi BKD Provinsi Sumbar ini sifatnya mengkordinir OPD yang ada.

“Kalau junior ada kendala terhadap koordinasi dengan OPD yang diisi oleh pejabat senior. Kan repot jadinya karena akan menimbulkan ego sektoral. Memang ada beberapa opsi. Ada yang muda. Saya tanyakan kembali ke Pak Yulitar. Harus yang berpengalaman dan senior. Kepala BKD akan menghadapi suasana yang membutuhkan peran keseniorannya,” ungkap Irwan Prayitno.

Selain itu, Abdul Gafar juga sudah lama menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, bahkan sudah tujuh tahun. Padahal pejabat itu menurutnya, hanya empat tahun paling lama dan bisa dipindahkan.

“Tapi tidak dilarang lebih dari empat tahun,” terangnya.

Irwan Prayitno menambahkan, Abdul Gafar akan menghadapi tugas yang cukup berat mengurus administrasi terkait kepegawaian. Apalagi jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumbar mencapai 6.000. Ditambah lagi kewenangan SMA dan SMK yang berada di Pemprov Sumbar, sehingga jumlah ASN bisa mencapai sekitar 13.000 orang sekarang.

Dengan jumlah tersebut, menurut Irwan Prayitno, tidak hanya Kepala BKD Provinsi Sumbar yang disibukan mengurus administrasi terkait kepegawaian, tetapi termasuk dirinya yang disibukan menandatangani SK menyangkut kepegawaian. Bahkan, karena sibuknya, Irwan Prayitno mengungkapkan, sampai sekarang dirinya tidak ada meja khusus untuk menandatangani surat-surat.

“Sampai sekarang saya tidak ada meja. Semuanya di manapun saya selesaikan. Di rumah dinas, di atas mobil, di belakang rumah dan lainnya. Jadi kalau ada urusan surat menyurat lamban karena masih surat masih ada di meja gubernur, pernyataan itu salah. Di manapun ada meja gubernur, untuk menyelesaikan urusan administrasi. Artinya jangan ada penundaan pekerjaan,” tegasnya.

Sementara, Kepala BKD Sumbar yang baru dilantik, Abdul Gafar mengatakan, dirinya akan melakukan kordinasi secara internal untuk mempersiapkan tugas yang cukup berat tahun ini.

Yakni penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 yang akan berlangsung Oktober 2019.

Namun, dirinya optimis proses penerimaan CPNS akan berlangsung secara bersih, jujur dan transparan. Apalagi penerimaan CPNS tahun ini sudah berbasis tekhnologi informasi (TI).

“Saya akan melakukan kordinasi secepatnya. Karena penerimaan CPNS tahun 2019 ini sangat mendesak. Kordinasi dilakukan dengan Kepala BKD Sumbar yang lama, Pak Yulitar dan jajaran di BKD nanti,” ungkapnya.

Terpisah, Sekdaprov Sumbar, Alwis mengatakan, Pemprov Sumbar telah mengajukan penerimaan CPNS dan PPPK ke pusat. Dengan usulan CPNS sebanyak 671 orang dan PPPK 337 orang, dengan total jumlah 1.008 orang. Untuk formasi yang diusulkan untuk tenaga medis, pendidikan dan teknis lainnya.

“Saat ini kita tinggal menunggu jumlah yang diterima pusat. Diperkirakan September keluar formasi dan bulan Oktober kita lakukan perekrutan CPNS. Tetapi semua keputusan ada di pusat,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. 107/104

Loading...